Page 204 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 204
DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA
itu wilayah Republik Indonesia. Dan tidak hanya laut
saja, tetapi juga dasar laut dan tanah di bawahnya
juga kita klaim dan setelah perjuangan diplomasi
yang panjang diakui oleh dunia internasional
sekarang sebagai wilayah Republik Indonesia. Dan
di samping itu, bukan hanya kewenangan dan
kedaulatan Indonesia atas wilayah yang diakui
sekarang, tetapi juga kewenangan Indonesia atas
kekayaan alam di luar wilayah itu, seperti Zona
Ekonomi dan landas kontinen yang bukan wilayah,
tetapi kekayaan alam yang ada di situ dan kekayaan-
kekayaan alam lainnya sekarang dianggap sebagai
milik Bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, kami ingin menyarankan
suatu formulasi yang lebih sesuai dengan apa
yang sudah terjadi dalam 43 tahun ini. Sehingga
dengan jalan demikian, kita tidak terlalu terpaku
kepada perumusan tahun 1945 itu. Juga, kami
persoalkan adanya kata “kekayaan alam”. Lama
kita mempersoalkan, apakah kekayaan alam itu
saja yang menjadi milik Republik Indonesia ini.
Misalnya, di dalam perumusan hukum laut, kita
tidak lagi berbicara mengenai kekayaan alam
(natural resources) dalam kaitan dengan Wawasan
Nusantara, tetapi kekayaan (resorces).
Contoh yang paling gamblang adalah harta
karun. Harta karun itu bukan kekayaan alam, dia
tidak diciptakan oleh alam, tetapi terjadi di sana
karena proses kecelakaan yang menurut hukum
sekarang ini juga milik Bangsa Indonesia, kalau
dia terdapat di dalam perairan Nusantara dan laut
143
