Page 203 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Pembicara: Prof. Hasyim Djalal (Tim Ahli)
Terima kasih Bapak Ketua.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sesungguhnya saya agak sedikit risih,
ikut campur di dalam perdebatan yang sangat
“seru” antara dua kelompok ini. yang mungkin
barangkali apa yang saya sampaikan tidak terlalu
menarik perhatian bagi Bapak-bapak dan Ibu-
ibu. Tapi, barangkali justru di situ keindahannya.
Karena setelah saya kemukakan semalam di dalam
pertemuan antara kelompok hukum, politik dan
ekonomi, rasa-rasanya tidak ada kesulitan begitu.
Jadi, mungkin ini barangkali salah satu di antara
titik cerah yang mungkin bisa bermanfaat bagi
pertemuan ini, dan mudah-mudahan tidak terlalu
ada perbedaan pendapat di situ.
Masalahnya adalah, yang berkaitan dengan
Pasal 33 yang lama, terutama pada ayat (3) dan yang
kemudian diambil alih oleh draft Tap MPR Nomor
IX/MPR/2000, yang menyebut dalam istilah lama
“bumi, air dan kekayaan alam”. Beberapa waktu yang
lalu kami diundang sebagai resource person untuk
PAH-II, guna membahas itu, dan di situ jelas sekali
terlihat bahwa perumusan “bumi, air” sudah tidak
cocok lagi.
Mungkin dalam tahun 1945, maksud “bumi”
itu danau begitu ya, “darat” dan “danau” begitu,
karena laut tidak merupakan wilayah Republik
Indonesia pada waktu itu. Tapi, setelah tahun 1957,
dengan Wawasan Nusantara, kita menyatakan laut

142