Page 199 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

yang dissent-nya berbeda. Saya dengan senang hati
memang menerima itu, saya berbeda pendapat.
Dan kemarin Prof. Didin Damanhuri juga
menguraikan waktu diskusi siang, Pak Muby dari dulu
memang berbeda pendapat dengan pendapat arus
utama, arus utama itu mainstream daripada dasar
ekonom pada umumnya, dan nasib saya memang
seperti itu dari dulu. Dengan mengemukakan
ekonomi Pancasila pun itu menyimpang dari garis-
garis pikiran ekonomi yang normal.
Kemudian yang terakhir, mengenai
ekonomi kerakyatan. Seorang senior saya pernah
mengatakan “ah ekonomi kok kerakyatan, ekonomi
ya ekonomi, tidak usah pakai nama gagah-gagahan”.
Jadi, kesimpulannya, saya kira itu kita kembalikan
ke PAH-I, mungkin Ibu Sri Adiningsih kemarin
mengajukan “sudahlah pokoknya versi satu itu yang
tidak berubah, alternatif I, lalu alternatif II adalah
yang dirubah seperti itu”.
Saya sebetulnya tidak keberatan
menggunakan kata “sistem ekonomi pasar,” asal
itu merupakan hasil dari penjelasan yang ingin
dihilangkan. Dan di dalam lampiran yang saya
sampaikan, saya mengusulkan tiga ayat baru kalau
betul-betul penjelasan Pasal 33 ingin dihilangkan, itu
harus masuk di dalam batang tubuh Pasal itu, yaitu
demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bahkan
dijabarkan diproduksi, dikerjakan oleh semua, untuk
semua di bawah Pimpinan dan pemilikan anggota
daripada masyarakat. Itu harus masuk, karena kata
“dikuasai” itu harus ditafsirkan lain, bukan dikuasai

138