Page 196 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

boleh memberitahu saya itu belum Pak, disahkan
kalau sudah disahkan, itu masalah saya lain. Kalau
disahkan dan itu berarti diterima oleh MPR, itu lalu
saya kira sudah, saya tidak ada usaha karena betul-
betul azas kekeluargaan sudah hilang di dalam
rancangan perubahan itu, belum, nanti barangkali
saya mohon maaf.
…
Itu yang dikatakan oleh Pak Fahmi juga begitu,
masih belum final masih bisa diperbincangkan, kalau
begitu statusnya sebetulnya memang kita best by
untuk mendiskusikan betul karena masing-masing
dengan keyakinan sendiri, memang berdebat,
perdebatan itu sudah cukup banyak dilakukan
dibidang kita dan ini sekarang kita pindahkan kesini
barangkali supaya Bapak-bapak mendengar dari
versi pertama bahwa pendapat kita masing-masing.
Mengkait itu saya pada bagian dua itu saya
mencoba memahami kaitan antara Tap MPR No.
XVI/MPR/1998 yang belum dicabut yang berjudul
politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi,
Tap MPR No. IV/MPR/1999 yang GBHN yang
di situ dikatakan harus dikembangkan sistem
ekonomi kerakyatan yang Pak Syahrir sangat
alergi, tidak setuju tetapi betul-betul ini ada di
sini, sistem perekonomian dan itu diperintahkan
untuk dilaksanakan dan setiap orang, setiap Fraksi
itu setuju pada itu, Fraksi politik kalau sekarang
berubah saya tidak tahu mungkin juga akan
berubah tetapi setiap pandangan Fraksi itu selalu
mengatakan Pasal 33 itu adalah dasar dan itu harus

135