Page 197 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

diwujudkan sebagaimana adanya azas kekeluargaan
termasuk di dalamnya. Dan kemudian Tap MPR No.
IX/MPR/2000 sebagaimana tadi dipermasalahkan
di mana azas kekeluargaan sudah hilang.
Kemudian yang ingin kami laporkan adalah,
bahwa berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1999 itu
GBHN (mini, kecil) pemerintah sudah menyusun
Propenas dan itu menjadi Undang-undang No.
25 Tahun 2000, Propenas dan kalau Propenas ini
adalah proyek Repelita sekarang gaya baru tidak
terlalu tebal tetapi inilah Repelita karena Propenas
tahun 2000-2004 jadi selama 5 tahun, saya tidak ikut
membuat jadi sama sekali saya tidak ada sumbangan
apa-apa tetapi di situ sistem ekonomi kerakyatan
betul-betul mewarnai semua program dan proyek.
Kemudian ini juga sekarang sudah dipakai oleh
setiap daerah propinsi maupun kabupaten untuk
membuat propeda (program pembangunan daerah).
Saya mendapat undangan dari Riau,
Kalimantan Timur untuk membantu mewujudkan,
mengoperasionalkan apa yang disebut ekonomi
kerakyatan itu. Bahkan tadi pagi saya mendapat
telepon dari Bappeda Bekasi yang ingin ketemu
saya, juga untuk membantu mewujudkan ekonomi
kerakyatan itu.
Jadi, kata kerakyatan itu, meskipun di antara
kita ada yang alergi dan tidak setuju, itu menunjuk
pada Pasal 33 asas kekeluargaan. Semua fraksi
setuju pada (sama sekali tidak ada keinginan)
untuk merubah Pasal 33 UUD 1945 mengenai asas
kekeluargaan ini.

136