Page 90 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 90

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                  STRATEGI KORPOLKAM 2020



                        dengan penilaian kinerja yang pada gilirannya dapat
                        menjadi jembatan penghubung antara hasil kerja dengan
                        penghargaan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah
                        dengan mendengar dan berdiskusi dengan pelaku
                        usaha dan warga negara lainnya yang bisa diwujudkan
                        antara  lain  dengan  mekanisme  pangaduan  yang
                        aman. Upaya-upaya e-government juga telah banyak
                        dilakukan di seluruh dunia seperti yang dilakukan
                        Korea Selatan dan Mexico yang secara signifikan
                        berdampak positif mengurangi korupsi. Peran Non-
                        Government Organization (NGO) sebagai watchdog juga
                        besar. Seusai tsunami di Aceh satu tim jurnalis lokal
                        menyiarkan program harian tentang upaya rehabilitasi
                        dan rekonstruksi. Tim ini sekaligus menjadi watchdog
                        yang menjaga upaya perbaikan Aceh dari korupsi.

                     4)  Melakukan reformasi terhadap insentif, misalnya insentif
                        remunerasi. Upaya menaikkan risiko atau hukuman bagi
                        pelaku dan penerima suap perlu dilakukan, begitu juga
                        sebaliknya.

                     5)  Reformasi etika juga perlu dilakukan dalam wujud nyata
                        para pemimpin sangat wajib memberi contoh yang baik.

                  Tata Kelola/Governansi sebagai langkah mencegah/
                  menghambat/ mempersulit seseorang melakukan tindakan
                  korupsi memerlukan kreativitas. Kita gembira menyaksikan
                  telah banyak jajaran pemerintah daerah yang melakukan
                  berbagai inovasi dalam upaya perbaikan sistem di sektor
                  publik  terutama terkait pelayanan publik,  perijinan,  dan
                  pengurusan kepentingan umum lainnya.



                                              81
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95