Page 88 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 88

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                  STRATEGI KORPOLKAM 2020



                  mengukur kekritisan dan kepedulian segenap civitas
                  akademika/mahasiswa/universitas terhadap fenomena
                  tersebut.

                  Dari sisi legislasi, beberapa negara mengadopsi undang-
                  undang anti suap. AS mengundangkan  Foreign Corrupt
                  Practice Act (FCPA) untuk melarang orang dan perusahaan
                  Amerika memberikan suap pada otoritas pemerintah negara
                  lain untuk keperluan bisnisnya.
                  Beberapa waktu lalu Transparency International Indonesia
                  mengumumkan capaian Corruption Perception Index - CPI
                  2016, dimana untuk tahun 2016 skor CPI Indonesia naik satu
                  peringkat (dari 36 menjadi 37), namun turun dua peringkat
                  dalam urutan dunia (dari 88 menjadi urutan 90 dunia). Untuk
                  rentang skor 0 terburuk dan skor 100 terbaik, di Asia Pacific
                  Indonesia menduduki peringkat 15, dan peringkat 4 di antara
                  negara-negara anggota ASEAN.

                  Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan
                  upaya represif saja, namun harus melalui pendekatan tiga
                  arah: (1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan
                  korupsi; (2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi
                  di masa depan; dan (3) program pendidikan publik dan
                  pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
                  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
                  (KPK) dirumuskan bahwa Pemberantasan tindak pidana
                  korupsi (tipikor) merupakan serangkaian tindakan untuk
                  mencegah dan memberantas tipikor melalui upaya koordinasi,
                  supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
                  dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta
                  masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.



                                             79
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93