Page 86 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 86

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                  STRATEGI KORPOLKAM 2020



                  Lebih jauh, masih adanya masalah Papua, seyogyanya
                  menjadi momentum bagi kita untuk merenungi kembali
                  arti kebersamaan dalam ruang wilayah geografis ini. Sebab
                  masalah  ini, lebih  terlihat sebagai gugatan  atas  cita-cita
                  kebangsaan kita daripada sekedar masalah politik, ekonomi,
                  pertahanan, dan keamanan biasa.



                  c.  Revitalisasi Pancasila dalam Penyelesaian Kasus
                     Korupsi dan HAM di Indonesia pada Era Post
                     Truth. 54

                        “Kewajiban pemimpin bangsa dalam bagaimana
                         menciptakan dan memberikan peranan kepada
                        mahasiswa generasi muda agar bisa memberikan
                          pandangan, masukan, serta menjadi pembela
                        dan benteng Pancasila dalam Penyelesaian Kasus
                          Korupsi dan HAM di Indonesia dalam bentuk
                                     kegiatan sehari hari.”



                  Dalam dekade terakhir, berbagai langkah pemberantasan
                  korupsi dilakukan di seluruh dunia. Konvensi internasional
                  silih berganti meluncurkan gerakan dan instrumen khusus
                  untuk keperluan itu. Pakar dan akademisi menulis jurnal



                  54   Revitalisasi Pancasila dalam Kasus Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia pada Era
                     Post Trut, dimuat dalam  http://www.DPR RI.go.id/berita/detail/id/28050/t/Tingkatkan+Kes
                     adaran+Mahasiswa+Pada+Penanganan+Hukum+dan+Korupsi+Indonesia, https://www.jpnn.com/
                     news/kunjungi-aceh-bang-Azis-ajak-mahasiswa-ikut-aktif-berantas-korupsi, dan https://acch.
                     kpk.go.id/id/artikel/paper/tantangan-governansi-dalam-menyelesaikan-masalah-korupsi-di-
                     sektor-publik-sektor-swasta diakses tanggal 21 September 2002.


                                              77
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91