Page 84 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 84
Dr. Fadli Zon, M.Sc
STRATEGI KORPOLKAM 2020
Selama ini, atas nama penghargaan atas kearifan lokal, kita
hanya mendengar aspirasi masyarakat Papua dari para kepala
suku dan tetua adat. Sangat sedikit survei yang menjelaskan
aspirasi umum masyarakat Papua tentang bagaimana mimpi
kolektif mereka dari kerangka bernegara.
Lalu soal kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran
HAM, masalah ini memang terbilang pelik bagi Indonesia.
Sebab isu ini sangat rawan ditunggangi oleh pihak tidak
bertanggungjawab untuk mengagitasi isu Papua Merdeka. Tapi
bagaimanapun, ini adalah PR sejarah yang harus dituntaskan.
Terkait hal itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Papua sebenarnya sudah cukup
menyediakan peta jalan untuk menuntaskan isu pelanggaran
HAM dan sejumlah masalah penting lainnya di Papua. Tapi
setelah hampir 20 tahun berlalu, amanat Undang-Undang
ini – seperti membentuk Komisi HAM di Papua, KKR di Papua,
dan pengadilan HAM di Papua belum pernah sepenuhnya
diimplementasikan.
Padahal, dengan mengikuti kerangka acuan dalam undang-
undang tersebut, pemerintah sudah cukup aman untuk
menuntaskan isu kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran
HAM. Pemerintah cukup menunjukkan komitmen untuk
memenuhi amanat undang-undang tersebut, maka semua
kekhawatiran akan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa
akan terjawab.
Adapun terkait dengan sejarah dan status politik wilayah
Papua; agaknya ini tidak perlu lagi ditanggapi apalagi dikoreksi.
75
