Page 192 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara
Jakarta dan Bandung. Perpres ini ditandatangani 6 Oktober 2015 yang dengan
ditegaskan menyebutkan, proyek ini tidak boleh menggunakan dana APBN
dan tak mendapatkan jaminan pemerintah seperti tertuang pada Pasal 4 (2).
Perpres ini juga mewajibkan untuk memaksimalkan menggunakan
kandungan lokal seperti dimuat pada Pasal 6 (1). Dalam Pasal 6 (2) ditegaskan
tentang keharusan alih teknologi. Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan,
pemerintah juga memberi fasilitas berupa kemudahan perizinan, biaya
perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
Setelah berlangsung 6 tahun, keputusan pemerintah menggandeng
China tengah menghadapi ujian berat. Semua persyaratan yang diberikan
pemerintah sudah diterabas. Penyelesaian proyek molor, dari dijadualkan
tuntas 2018 dan beroperasi 2019, kenyataannya sampai akhir tahun 2021
pengerjaannya masih berlangsung. Biaya investasi juga terus membengkak.
Janji tidak akan menggunakan dana APBN, kenyataannya pemerintah telah
mengucurkan dana untuk mem-backup kelangsungan proyek ini. Inilah yang
kemudian melahirkan pertanyaan besar, apakah pemerintah telah mengkaji
dengan sepenuhnya validitas kelayakan proyek yang ditawarkan China?
Dalam pandangan Rachmat Gobel, munculnya pertanyaan itu bisa
dimaklumi karena konsekuensinya terhadap kepentingan nasional sangat
besar. Pembengkakkan biaya investasi (over run) akan berdampak besar
pada kemampuan pengembalian dana investasi itu sendiri. Bisa dipastikan,
masalahnya akan bermuara risiko kenaikan tarif dan kualitas pelayanan
kereta ini kepada masyarakat luas.
KCIC sudah dua kali mengumumkan over run. Pertama pada 2018,
perusahaan ini mengatakan biaya investasi naik menjadi US$ 6,071
miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Kedua pada Oktober 2021, KCIC kembali
mengumumkan biaya investasi naik lagi menjadi US$ 7,97 miliar atau setara
Rp 114,24 triliun. Angka sudah sekitar 43% lebih besar dari penawaran awal
yaitu US$ 5,585 miliar, bahkan sudah melewati angka yang diajukan Jepang
US$ 6,223 miliar.
Beban berat proyek ini semakin terasa, karena 75% dari biaya
pembangunan berasal dari pinjaman China, hanya 25% dari modal KCIC.
Meski dikatakan pinjaman ini tidak dijamin pemerintah, tapi fakta bahwa
ada empat (4) BUMN yang terlibat sebagai pemegang saham tentu tidak bisa
menghilangkan kekhawatiran dampaknya pada pemerintah dan akhirnya
juga akan menjadi beban rakyat banyak.
Sayangnya, tidak ada sikap yang tegas pemerintah terhadap kinerja KCIC.
Alih-alih memberi sanksi, pemerintah malah merevisi Perpres No 107 Tahun

174