Page 193 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

2015 dengan mengeluarkan Perpres No 93 tahun 2021. Pada Perpres yang
baru ini, pemerintah seakan-akan mengamini saja terjadinya pembengkak
biaya investasi, padahal nilainya sudah jauh lebih besar dari proposal awal,
bahkan jauh melebihi penawaran Jepang.
Selain mengalihkan pimpinan konsorsium BUMN dari PT Wijaya Karya ke
PT KAI, melalui Pasal 2 Pepres No 93 tahun 2021, pemerintah juga melakukan
perubahan trase dari Jakarta-Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang-
Bandung sehingga jalurnya menjadi lebih singkat.
Yang paling kontroversial adalah perubahan Pasal 4 Ayat (2) yaitu
pemerintah memberi izin untuk menggunakan dana APBN. Kemudian pasal
3 A ayat (2) yang memuat aturan baru untuk mengatur tentang “pemberian
penjaminan pemerintah”. Inilah yang membuat, semua komitmen awal
yang diatur pada Perpres No 17 Tahun 2015 menjadi buyar. Tiga janji awal
pemerintah bahwa proyek bersifat b to b, tak menggunakan dana APBN, dan
tak ada penjaminan pemerintah, telah rontok semua. Bahkan pemerintah
telah melakukan injeksi melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara
(PMN) pada PT KAI sebesar Rp 4,3 triliun.
Semua faktor yang membuat China memenangkan proyek, telah
diterabas. Biayanya sudah jauh lebih besar dari pada biaya usulan Jepang.
Apakah ke depan ada jaminan tak ada kenaikan biaya lagi? Apakah ke depan
ada jaminan tidak ada permintaan subsidi tarif atau tiket?
Berdasarkan semua itulah, Rachmat Gobel melihat harus ada tindakan
tegas dan teguran dari pemerintah terhadap KCIC. Konsorsium ini harus
dituntut berlaku transparan dan jujur. “Demi kepentingan nasional, buka
saja semuanya. Bagaimana dengan perhitungan konsultan sebetulnya agar
kita tahu bagaimana masa depan pembiayaan kereta cepat ini. Jangan
sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-
pelan,” katanya.
Ia sangat menyayangkan langkah pemerintah memberikan suntikan modal
Rp 4,3 triliun melalui skema PMN ke PT KAI. “Pemerintah harusnya konsisten,
sesuai prinsip b to b maka pembiayaan harus dserahkan sepenuhnya kepada
investor. Akibat pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan pada keterbatasan
anggaran untuk pemulihan ekonomi, ini harus menjadi prioritas, bukan
mengucurkan dana APBN untuk kereta cepat. Demi menjaga kepentingan
nasional, semua pihak yang terlibat harus memperhatikan hal ini secara
seksama,” kata Rachmat Gobel seperti dikutip berbagai media Minggu
(31/10/2021).
Rachmat Gobel juga mempertanyakan realisasi komitmen transfer
teknologi yang dijanjikan China. Belum terlihat komitmen ini berjalan

175