Page 253 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

menegaskan bahwa hasil rekomendasi tersebut untuk dilakukan proses
hukum namun tidak menyebutkan nama-nama yang terkait: 273

“Tidak ada nama dalam rekomendasi, bahwa ada
kesimpulan menyebut nama itu tidak ada masalah.
Tapi rekomendasi tidak menyebut nama. Tapi kan
rekomendasi merujuk pada kesimpulan akhir? Oh iya
silahkan saja, nanti itu nanti proses hukum. Saya tidak
bilang Pak Budiono - Sri Mulyani, siapapun. Demi
lancarnya pemeriksan secara hukum apakah pejabat
pejabat yang disebut itu mengundurkan diri? Tidak
ada hubunganya, dengan urusan mengundurkan diri.
Tidak ada, tidak ada. itu silahkan saja, nanti bagaimanah
aturan main-nya, kalau dalam proses penyelidikan itu
saya kira tidak perlu.”

5.3.2 Pencabutan Subsidi BBM

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa
sebelumnya mencabut subsidi minyak tanah dan mengalihkan
penggunaan minyak tanah menjadi gas dengan meluncurkan tabung
mini dengan 3 kilogram gas di dalamnya. Kebijakan ini sukses dan
mendapatkan sambutan positif dari masyarakat walaupun di awalnya
banyak sekali penentangan sebab kebiasaan masyarakat pengguna
minyak tanah. Perlahan, kebijakan tersebut bisa diterima oleh
masyarakat.
Pada era pemerintahan SBY jilid 2, pemerintah berupaya
mengatur distibusi bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut
subsidinya. Namun masih ada keraguan dari menghadapi kenaikan
harga minyak dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Darwin Zahedy Saleh pada akhir tahun 2010 mengatakan bahwa
lebih baik pemerintah menyiapkan rencana kebijakan pengaturan
BBM bersubsidi secara teknis ketimbang harus mempercepat
pelaksanaannya. Implikasi kenaikan harga minyak dunia nya akan
berdampak semakin membengkaknya alokasi dana subsidi BBM di
tahun anggaran 2011. “Kalau harga minyak makin tinggi, maka makin
besar hak rakyat. Yang jadi soal selama ini kan masih banyaknya yang

273 https://www.dw.com/id/dpr-terdapat-penyimpangan-dalam-bailout-century/a-5316680

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 249
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018