Page 255 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-
DPR RI 2009-2014: 2014:
Membangun P
Membangun Pondasi ondasi
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

di tengah masyarakat tidak hanya karena konsumsi makanan yang menjadi
penyebabnya. Bukan hanya harga beras dan kebutuhan pokok makanan
lainnya yang diperhatikan masyarakat. telekounikasi juga sudah menjadi
bagian kebutuhan hidup rakyat.
...karena penggunaan Pada tahun 2011, masyarakat memiliki banyak keluhan dengan
aplikasi langganan meningkatnya biaya telekomunikasi. Penyebabnya adalah cepat

konsumen yang terkurasnya pulsa yang dimiliki pelanggan telepon. Bukan karena
penggunaan telepon yang meningkat namun karena penggunaan aplikasi
meningkat.
langganan konsumen yang meningkat.
Ring Back Tones atau suara lagu untuk menunggu panggilan telepon
langsung mendapat tudingan dari masyaarakat. Teriakan masyarakat ini
kemudian menjadi permasalahan yang diangkat oleh Senayan. Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang mengatur industri telekomunikasi
di Indonesia menjadi sasaran yang dipertanyakan oleh anggota dewan.

5.3.3.1 Badan Regulasi Telekomunikasi

Indonesia
Melalui Undang-undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi,
sektor telekomunikasi tidak lagi menjadi monopoli PT Telkom. Industri
telekomunikasi menjadi marak dan diharapkan menjadi kompetisi bisnis
yang sehat sehingga pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik.
Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya undang-undang
telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang
Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Guna melindungi kepentingan masyarakat, khususnya konsumen
telepon, masyarakat mendesak berdirinya Badan Regulasi Mandiri.
Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan
Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Badan ini diharapkan mampu
memacu perkembangan industri telekomunikasi lewat iklim kompetisi,
meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara de
facto dan de jure.

5.3.3.2 Teknologi Telekomunikasi dan

Kesempatan Content Provider
Perubahan cepat di bidang teknologi membuat banyak pihak
yang berkejaran memburu keuntungan di bidang teknologi informasi

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 251
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018