Page 257 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

Telekomunikasi Indonesia. Menurut Muhammad Najib yang menjabat
sebagai Sekretaris Panja mengemukakan ada 400 CP, tetapi hanya
200 saja yang resmi terdaftar. Hal ini yang menjadi kecurigaan dari
Tim Panja. Tentunya CP yang memiliki itikad baik akan diselamatkan
dengan adanya Panja ini sedangkan yang bersalah tetap akan dihukum.
Sementara Tantowi Yahya sebagai Ketua Panja mendesak
kepada BRTI untuk mengumumkan CP-CP nakal dan oknum operator
yang terbukti bersalah dalam kasus pencurian pulsa ini. Hal ini
untuk meindungi konsumen dan CP yang tidak bersalah bisa segera
beroperasi kembali.

5.3.4 Perlindungan WNI Di Luar Negeri:
Perlindungan Terhadap Buruh

Migran
Pada tahun 2004, Indonesia memasuki babak baru dalam hal
perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di
luar negeri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU
No. 39/2004 tentang PPTKI LN).
Undang-undang itu sebenarnya diasumsikan mampu berfungsi
sebagai referensi legal bagi berbagai persoalan menyangkut TKI,
seperti masalah perekrutan, masa sebelum penempatan, penempatan,
pelaksanaan kerja di negara tujuan, kepulangan TKI ke Tanah Air,
hingga beragam persoalan menyangkut kondisi TKI pasca kepulangan.
...referensi legal bagi Selain itu, UU No. 39/2004 tentang PPTKI LN didudukkan
berbagai persoalan sebagai undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13

menyangkut TKI... tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan). 274
Dalam perjalanannya kemudian muncul kritik dari berbagai
kalangan terhadap UU No. 39/2004 karena cenderung lebih
mengatur tentang bisnis penempatan TKI daripada mengatur tentang
perlindungan substansial bagi TKI. Artinya UU No. 39/2004 sangat
minim menempatkan aturan-aturan untuk melindungi TKI di luar
negeri.
Desakan berbagai kalangan untuk merevisi UU No. 39/2004
dilandasi pada berbagai persoalan yang menimpa TKI di luar negeri,

274 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, TKI Miliki Peran Strategis Dalam Pembangunan, 7 Oktober
2010, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2023, diakses pada 16 November 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 253
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018