Page 258 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 258
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
salahsatunya disampaikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Menurut SBMI, dalam kurun waktu 2008-2010, terdapat peningkatan
terhadap beragam kasus yang menimpa TKI di luar negeri, antara
lain kasus penganiayaan, kekerasan seksual, kecelakaan kerja, hingga
pengiriman TKI ke luar negeri dalam keadaan sakit, masing-masing
sebanyak 39 persen, 33 persen, 61 persen, dan 107 persen.SBMI bahkan
berkesimpulan bahwa UU No.39/2004 tidak dapat mencegah kasus
perdagangan orang yang menimpa TKI. Hal ini salahsatunya terlihat
dari data bahwa 67 persen kasus perdagangan orang pada periode
2005-2009 justru terjadi pada mereka yang dikirim secara resmi oleh
Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). 275
5.3.4.1 DPR Merespon UU No. 39/2004
Desakan berbagai kalangan untuk merevisi UU No. 39/2004
sudah direspon oleh anggota DPR pada periode 2009-2014. Pada
tanggal 5 Maret 2010, pada saat menyampaikan pidato penutupan
masa sidang II di Gedung Nusantara II, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Marzuki Alie mengatakan bahwa DPR akan melakukan revisi
terhadap UU No.39/2004 karena “undang-undang tersebut masih
menuai banyak permasalahan”. 276
Anggota Komisi IX DPR yang membawahi isu tenaga kerja,
transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan juga memberikan beragam
tanggapan sehubungan dengan desakan merevisi UU No. 39/2004.
...pengiriman uang Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR RI M. Jafar Hafsah menilai
TKI di luar negeri bahwa TKI di luar negeri merupakan “saluran solutif ketenagakerjaan
yang prospektif, strategis dan produktif”. Hal ini terlihat dari devisa
pada periode 2008-
yang masuk dari pengiriman uang TKI di luar negeri pada periode
2010 yang setiap 2008-2010 yang setiap tahunnya mencapai Rp 660 triliun atau
tahunnya mencapai mencapai 50 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rp 660 triliun... Negara (APBN). Walaupun memberikan kontribusi besar bagi devisa
negara, akan tetapi UU No. 39/2004 belum memberikan perlindungan
yang substansial bagi TKI. Ini tercermin dari minimnya pasal yang
mengatur perlindungan TKI, sehingga undang-undang ini secara de
facto lebih banyak mengatur “bisnis penempatan TKI”. 277
275 Hukum Online, UU No. 39 Tahun 2004 Terkesan ‘Memfasilitasi’ Perdagangan Orang, 14 Mei
2010, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bed383e3f5f4/uu-no-39-tahun-2004-
terkesan-memfasilitasi-perdagangan-orang, diakses pada 28 Oktober 2018.
276 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR Segera Revisi UU Tentang TKI, 5 Maret 2010,
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/1404, diakses pada 28 Oktober 2018.
277 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, TKI Miliki Peran Strategis Dalam Pembangunan, Op. cit.
dpr.go.id 254
