Page 256 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan komunikasi. Banyak perusahaan mengembangkan layanan
telekomunikasi yang difasilitasi oleh perusahaan telekom. Misalnya
layanan berlangganan lagu sebagai ring back tones (RBT) yang dapat
didengar oleh penelepon saat menunggu telepon masuk ke tujuan. Atau
konten lainnya seperti undian, jadwal shalat, ceramah dan sebagainya
apapun layanan yang bisa diberikan kepada pelanggan telepon.
Namun atas dasar minimnya yang dipahami oleh pelanggan,
misalnya saat menerima telepon, kalimat yang muncul pertama kali
adalah “Tekan 5 untuk berlangganan RBT ini” kemudian terdengar
Ada yang lagu yang dimaksud.
menyadarinya Apabila pelanggan telepon segera menekan angka tersebut,
maka otomatis ia berlangganan layanan tersebut dan pulsanya
setelah beberapa
terpotong. Pelanggan biasanya tidak segera menyadari langganan
bulan, sehingga tersebut. Ada yang menyadarinya setelah beberapa bulan, sehingga

pulsa yang terpotong pulsa yang terpotong sudah begitu banyak. Apabila jumlah pelanggan
sudah begitu banyak. telepon tersu meningkat yang berlangganan, maka keuntungan yang
didapat oleh perusahaan penyedia layanan konten dan perusahan
telekomunikasi akan semakin besar.
Keluhan dari masyarakat terhadap layanan semakin membesar,
menurut Ketua Umum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
(BRTI) Syukri Batubara bahwa PT Extend Media yang memiliki nomor
short code 9393 mendapatkan laporan keluhan terbesar sebanyak
81 laporan yang masuk ke dalam call center 159 yang mengeluhkan
layanan konten premium. Justru perusahaan tersebut tidak terdaftar
resmi sebagai perusahaan layanan premium resmi yang terdaftara di
BRTI alias tidak memiliki izin.
DPR memanggil pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini
dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi
dan Informatika, Tifatul Sembiring dan Rapat Dengar Pendapat Komisi I
DPR RI dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta terakhir
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan penyelenggara
layanan jasa telekomunikasi (PLJT) pada tanggal 10 Oktober 2011. Hasil
dari pertemuan-pertemuan tersebut DPR membentuk sebuah panitia
kerja tentang Pencurian Pulsa.
Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, panitia kerja segera
menjalankan tugasnya kemudian memberikan pemaparan publik
melalui jumpa pers yang digelar di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta,
pada tanggal 29/11/2011. Panja banyak mempertanyakan sejumlah
content provider (CP) yang tak terdaftar secara resmi di Badan Regulasi

dpr.go.id 252