Page 259 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 259
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Charles
J. Mesang menyoroti pentingnya revisi UU No. 39/004 dari sisi
peningkatan daya saing TKI dengan tenaga kerja asing di luar negeri.
Menurut Charles, masalah mengenai daya kompetisi TKI di luar
negeri terkait dengan pola perekrutan, pendidikan, hingga proses
pemberangkatan yang seluruhnya dilakukan oleh PJTKI. Sementara
278
itu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Irgan Chairul
...pentingnya revisi
Mahfiz mengatakan bahwa revisi UU No. 39/2004 diharapkan
UU No. 39/004 dari mampu memberikan kewenangan lebih besar kepada Badan Nasional
sisi peningkatan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk meningkatkan
daya saing TKI perlindungan terhadap TKI, termasuk memberi advokasi terhadap
masalah hukum yang dihadapi para TKIdi luar negeri. Menurut Irgan,
dengan tenaga kerja
selama ini ruang lingkup wewenang BNP2TKI hanya terbatas pada
asing di luar negeri. pengaturan penempatan TKI. Di luar masalah kewenangan BNP2TKI,
FPPP juga meminta pemerintah untuk membuat perjanjian bilateral
menyeluruh, termasuk hingga ke soal perlindungan TKI, dengan
negara-negara destinasi bekerja para TKI. 279
Dalam laporannya, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (FKB) Chusnunia Chalim menemukan bahwa
UU No. 39/2004 lebih banyak mengatur tentang penempatan TKI
dari pada mengatur aspek perlindungan TKI. Hal ini terlihat dari
komposisi pasal yang mengatur penempatan TKI yang mencapai 66
pasal atau 38 persen dari 109 pasal. Jumlah ini jauh lebih banyak dari
masalah perlindungan yang hanya mencakup delapan pasal atau tujuh
persen dari total pasal yang ada di undang-undang tersebut. FPKB
juga mengajukan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang itu
untuk memperbesar peran pemerintah daerah dalam hal kewenangan
melakukan “rekrutmen, seleksi, pendaftaran, pendataan, pendidikan,
pelatihan pemeriksaan dan penyelesaian dokumen”. 280
Porsi peran negara yang lebih besar dalam perlindungan
TKI disoroti oleh anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Pitaloka. Ia mengatakan bahwa
tugas melatih dan melindungi TKI harus dialihkan dari tugas pihak
swasta menjadi tugas negara, sebab hal itu sesuai dengan konstitusi.
278 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Komisi IX Pertanyakan Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004,
20 Januari 2010, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/1206/t/KOMISI+IX+DPR+PERTANY
AKAN+REVISI+UU+NOMOR+39+TAHUN+2004+, diakses pada 28 Oktober 2018.
279 Adi Wikanto, “Fraksi PPP Ingin Perbesar Kewenangan BNP2TKI,” Kontan online, 23 Juli 2010,
https://nasional.kontan.co.id/news/fraksi-ppp-ingin-perbesar-kewenangan-bnp2tki-1,
diakses pada 28 Oktober 2018.
280 Buruh Migran, Laporan Kinerja Tahunan Fraksi PKB DPR RI 2010-2011, hal. 4-5, https://
buruhmigran.or.id, diakses pada 16 November 2018.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 255
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
