Page 261 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)
Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ratifikasi itu menunjukkan
ketegasan komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada pekerja migran dan
anggota keluarganya. Selain itu, ratifikasi yang telah dilakukan juga
memperkokoh “landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam
meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan, pemajuan,
dan pemenuhan hak-hak asasi tenaga kerja migran dan anggota
keluarganya”.
284
Dalam skala lebih luas, pekerja migran Indonesia akan dapat
lebih terlindungi dan mendapat haknya dengan lebih baik selama
sebelum, selama, dan pasca penempatan di luar negeri. Sebab,
undang-undang mengenai ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990
tentang Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya akan memperkuat
penataan manajemen migrasi pada level bilateral maupun multilateral.
Konvensi itu mencakup kewajiban negara asal pekerja migran, serta
negara tujuan bagi pekerja migran. Adapun pasal-pasal yang memuat
kewajiban negara asal terhadap pekerja migran seperti yang diatur
dalam Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya adalah:
1. Pasal 8: memberikan izin kepada setiap warga negara yang
Pasal 9, 10, dan ingin mendapatkan pekerjaan di luar negaranya untuk

11: memberikan keluar dan memasuki wilayah negaranya kembali;
2. Pasal 9, 10, dan 11: memberikan perlindungan hukum bagi
perlindungan hukum
pekerja migran dan perlindungan dari sasaran penyiksaan
bagi pekerja migran atau perlakuan tidak manusiawi, dan perbudakan;

dan perlindungan dari 3. Pasal 24: mengakui keberadaan pekerja migran sebagai

sasaran penyiksaan pribadi hokum;
4. Pasal 33 dan 37: memberikan informasi-informasi yang
atau perlakuan tidak
berkaitan dengan keberangkatan calon pekerja migran
manusiawi, dan mulai dari persiapannya secara lengkap dan segala kondisi

perbudakan; yang akan mereka hadapi di negara tujuan pekerjaannya,
hal-hal yang berhubungan dengan penempatannya, serta
hal-hal yang berkaitan erat dengan kegiatan para calon
pekerja migran di negara tujuan pekerjaannya:
5. Pasal 41: memberikan fasilitas untuk pekerja migran untuk
menggunakan hak-hak politisnya, seperti berpartisipasi

284 Iman Rosidi, “Alasan Pemerintah Ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran”, Okezone,
6 Agustus 2012, https://economy.okezone.com/read/2012/08/06/320/674027/alasan-
pemerintah-ratifikasi-konvensi-perlindungan-pekerja-migran, diakses pada 16 November 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 257
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018