Page 265 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 265
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
informasi, pelayanan dan perlakuan terhadap calon TKI dari aparatur
birokrasi juga pihak perusahaan sehingga menyuburkan praktek
percaloan dan penipuan mewarnai tahap pra penempatan.
287
Salah satu poin krusial yang disampaikan pemerintah dalam
DIM itu adalah penguatan kewenangan pemerintah daerah dan
perwakilan tetap Republik Indonesia di luar negeri dalam memberikan
...calon tenaga kerja di pelayanan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada kesempatan itu,
masing-masing daerah Menakertrans Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa peranan
penting pemerintah daerah akan lebih diperkuat pada proses
akan didata, dilatih, dan
penempatan dan perlindungan TKI. Dalam hal ini, calon tenaga kerja
dipersiapkan sesuai di masing-masing daerah akan didata, dilatih, dan dipersiapkan sesuai
kompetensinya oleh kompetensinya oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hal itu akan
pemerintah daerah. mencegah proses perekrutan langsung calon TKI oleh sponsor atau
calo. Selain itu, BNP2TKI akan lebih banyak berfungsi pada tataran
operasional; sedangkan kewenangan menyusun regulasi ada pada
pemerintah. 288
Pada titik ini, pemerintah dan DPR memiliki perbedaan dalam
hal penamaan RUU yang tengah dibahas itu. Dalam hal ini, pemerintah
berpendapat agar nama RUU PPILN diselaraskan menjadi RUU
PPTKILN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri). Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, posisi
pemerintah untuk memberi nama RUU PPTKILN didasarkan pada
pandangan bahwa perlindungan yang sedang dibahas tidak terbatas
pada aspek perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Akan tetapi,
perlindungan itu harus mencakup proses yang dimulai dari proses
rekrutmen, penempatan, hingga pemulangan TKI dari luar negeri ke
daerah asal. 289
Perubahan judul dari Revisi UU PPTKILN menjadi RUU PPILN
sepertinya lebih banyak disebabkan oleh beberapa perubahan terkait
beberapa istilah teknis yang diajukan oleh DPR, misalnya Seperti
TKI dirubah menjadi PILN (Pekerja Indonesia Luar Negeri), PPTKIS
(Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dirubah
menjadi PPPLIN (Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri), BNP2TKI dirubah menjadi BNPPILN (Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri), dan
287 Marzuki Alie, “Urgensi Kehadiran Kebijakan Perlindungan Yang Berkualitas Bagi TKI di Luar
Negeri”, Parlementaria, Edisi 102 Th. XLIII, 2013, hlm. 8-10.
288 Hamzirwan, “Substansi Draf Tonggak Perubahan Perlindungan Buruh Migran”, Kompas online,
6 Februari 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/23300485/Substansi.Draf.
Tonggak.Perubahan.Perlindungan.Buruh.Migran.
289 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 261
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
