Page 267 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 267
DPR RI 2009-2014: 2014:
DPR RI 2009-
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI
5.3.4.4 Pengesahan UU Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI)
Pada Januari 2015, DPR hasil pemilu 2014 untuk masa bakti 2014-
2019 menetapkan revisi UU No. 39/2004 sebagai prolegnas prioritas
2015. Seperti pada periode sebelumnya, DPR pada masa bakti kali ini
juga menetapkan RUU PPILN sebagai program inisiatif DPR pada Sidang
Paripurna tanggal 13 Oktober 2015. 293
Hal itu kemudian direspon oleh Presiden Joko Widodo yang
terpilih pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan menunjuk enam
menteri untuk menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden
tentang RUU PPILN. Penunjukan itu disampaikan melalui Surat Menteri
Sekretariat Negara Nomor B-1006/M.Sesneg/D-4/HK.00.03/11/2015
tanggal 3 November 2015 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pandangan pemerintah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Hanif Dakhiri pada Rapat Kerja Pembahasan RUU PPILN
...menunjuk enam dengan Komisi IX di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada tanggal 19
menteri untuk Januari 2016. Pada kesempatan itu, Menaker Hanif Dakhiri mengatakan
menyampaikan bahwa inisiatif DPR dalam RUU PPILN memperlihatkan semangat,
pandangan dan komitmen, dan cita-cita mulia dari DPR RI untuk berupaya melindungi
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. “Semangat DPR ini sejalan dengan
pendapat Presiden komitmen pemerintah untuk menghadirkan kembali negara untuk
tentang RUU PPILN. melindungi segenap bangsa, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar
negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Nawa Cita,” tegas Menaker Hanif
Dakhiri pada kesempatan itu.Sebelumnya, pada 19 Januari 2016, DPR telah
memasukkan pembahasan RUU PPILN sebagai prolegnas tahun 2016. 294
Tahun 2016 mencatatkan suatu progres dalam pembahasan RUU
PPILN, yaitu adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk
mengadopsi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 12 April
2012. Hal ini juga telah menjadi usulan berbagai kalangan, terutama
kelompok-kelompok advokasi pekerja migran sejak beberapa tahun
belakangan.
293 FPD: Spirit RUU PPILN Adalah Perlindungan Komprehensif bagi TKI, situs Fraksi Partai
Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, http://fraksidemokrat.org/mobile/index.
php?&menu=berita&id=194.
294 Tribun News online, Presiden Jokowi Sambut Baik RUU Perlindungan TKI, 19 Januari 2016, http://www.
tribunnews.com/tribunners/2016/01/19/presiden-jokowi-sambut-baik-ruu-perlindungan-tki.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 263
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
