Page 269 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 269
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
dibebankan pada pekerja migran Indonesia; isu keempat menyangkut
fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu atau layanan terpadu
satu atap yang disediakan pada saat sebelum dan setelah bekerja;
isu kelima membahas tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat,
serta pemerintah daerah; isu keenam adanya badan atau lembaga
perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibentuk oleh Presiden
dan dalam pelaksanaan tugasnya berkordinasi dengan menteri terkait;
dan isu ketujuhterkait dengan pelaksanaan dan penempatan pekerja
migran Indonesia. 297
Langkah DPR dan pemerintah yang mengadopsi Konvensi
PBB tahun 1990 dalam RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
diapresiasi oleh kalangan internasional seperti PBB.
Dalam dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Komite
Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss, Ketua Komite Pekerja Migran
...Ketua Komite PBB Jose Brillantes menyampaikan bahwa pihaknya puas dengan
laporan Indonesia dan “mengapresiasi berbagai upaya dan komitmen
Pekerja Migran
Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran, khususnya revisi
PBB Jose Brillantes UU 39/2004”. Sisi lain yang mendapat apresiasi dari Komite adalah
menyampaikan adanya kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan seluruh
bahwa pihaknya pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memformulasikan
kebijakan terkait pekerja migran. Dalam pandangan Komite Pekerja
puas dengan
Migran PBB, semangat serta sikap seperti ini “penting dipertahankan
laporan Indonesia... dalam keseluruhan upaya perlindungan pekerja migran”. 298
Dalam kesempatan yang sama, country rapporteur Komite
Pekerja Migran PBB untuk Indonesia, Can Unver juga mengapresiasi
langkah yang sudah dilakukan Indonesia terkait upaya perlindungan
pekerja migran. “Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dan
komitmen Indonesia dalam meningkatkan tata kelola migrasi dari
segi peraturan serta implementasi. Hal ini merupakan suatu langkah
yang baik dalam mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran
ke depannya,”kata Can Unver. 299
DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2017
mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kurang
297 Kedaulatan Rakyat Jogja, Pemerintah-DPR Sepakati Tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI, 12 Juli
2017, http://krjogja.com/web/news/read/38017/Pemerintah_DPR_Sepakati_Tujuh_Prinsip_
RUU_Perlindungan_TKI, diakses pada 17 November 2018.
298 Kementerian Luar Negeri Indonesia, PBB Dukung Indonesia Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004, 7
September 2017, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/PBB-Dukung-Indonesia-Revisi-
UU-Nomor-39-Tahun-2004.aspx, diakses pada 17 November 2018.
299 Loc. cit.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 265
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
