Page 273 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014: 2014:
DPR RI 2009-
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

5.4.1 Yogyakarta Sebagai Daerah
Istimewa

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah
Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan dan Pakualaman memiliki
status sebagai vasal atau wilayah bagian yang memiliki independensi
(zelfbesturende landschappen). Status sebagai vasal tidak mengalami
perubahan di masa pendudukan bala tentara Jepang pada kurun waktu
1942-1945. 306
Dalam kurun waktu kurang dari 30 hari sejak Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 5 September 1945,
Sultan Hamengkubowono IX dari Kasultanan dan Paku Alam VIII dari
...mengeluarkan Pakualaman mengeluarkan pernyataan yang kemudian dikenal sebagai
Amanat 5 September 1945.
pernyataan yang
Isi dari deklarasi itu adalah negeri Ngayogyakarta Hadiningrat
kemudian dikenal yang bersifat kerajaan merupakan daerah istimewa dari Negara Republik

sebagai Amanat 5 Indonesia. Amanat itu juga menyebutkan bahwa hubungan antara negeri
September 1945. Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik
Indonesia bersifat langsung, serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri
Paku Alam VIII bertanggung jawab atas Negeri Ngayogyakarta langsung
kepada Presiden Republik Indonesia. 307
Selama Revolusi Fisik 1945-1949, hubungan Republik Indonesia
dengan Yogyakarta semakin mesra. Saat situasi di Jakarta dirasa tidak
aman untuk berjalannya pemerintahan RI, para pemimpin RI seperti
Presiden Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta hijrah ke Yogyakarta. Ibu
kota pun dipindahkan dari Jakarta ke “kerajaan” ini. Kesultanan Yogyakarta
pun merelakan asetnya digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan
RI, di antaranya Gedung Agung yang dijadikan istana presiden. 308
Namun yang lebih substansif adalah posisi Yogyakarta sebagai
bagian Republik Indonesia saat berdirinya Republik Indonesia Serikat
(RIS). Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda tahun
1949 menghasilkan kesepakatan berdirinya RIS, yang terdiri dari Republik
Indonesia dan negara-negara bagian lain sebagai persyaratan pengakuan
kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

306 Rachmad Maulana Firmansyah, Eryanto Nugroho, et. al, “Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun
Politik”, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2013), hal. 72-73 dan 179, https://media.neliti.
com/media/publications/45385-ID-catatan-kinerja-dpr-2012-fondasi-tahun-politik.pdf, diakses
pada 22 Oktober 2018.
307 Jogja.Co, Sejarah Keistimewaan DIY: Inilah Isi Amanat 5 September 1945, http://www.jogja.co/
sejarah-keistimewaan-diy-inilah-isi-amanat-5-september-1945/, diakses pada 18 November 2018.
308 Desca Lidya Natalia, “Mengenal Istana Kepresidenan: Cerita Revolusi dari Gedung Agung”, Antara
online, https://www.antaranews.com/berita/662955/mengenal-istana-kepresidenan-cerita-
revolusi-dari-gedung-agung, diakses pada 18 November 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 269
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018