Page 276 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pada tahun 1974, Indonesia mengeluarkan kembali undang-
undang tentang pemerintahan daerah yang lebih baru, yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang-undang itu disebutkan
bahwa:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah menurut Undang, undang ini
dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan
cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah lainnya”. 316

Pada saat kedua undang-undang tersebut dikeluarkan,
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dijabat masing-masing oleh Sultan
Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Namun demikian, undang-
undang itu tidak secara spesifik menyebut bahwa pengganti Sultan
Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dapat secara otomatis
menggantikan peran pendahulunya.
Sebagai catatan, setelah mangkatnya Sultan Hamengkubuwono
IX pada tahun 1988, Paku Alam VIII mengisi fungsi kepala daerah
di Yogyakarta sebagai Pejabat Gubernur hingga wafatnya pada
tahun 1998. Posisi Gubernur Yogyakarta kemudian diisi oleh Sultan
Hamengkubuwono X melalui proses penetapan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) DIY Yogyakarta. Posisi Wakil Gubernur DIY tetap
lowong hingga ditetapkannya Paku Alam IX untuk mengisi jabatan itu
oleh DPRD DIY pada tahun 2001. 317

5.4.3 Dinamika Pusat – Daerah, Pasca

Reformasi 1998
Sejak awal, Ketua DPR, Marzuki Alie memiliki komitmen untuk
memperhatikan desentralisasi, dalam pidato pertamanya tanggal 16
Agustus 2009, Ia menyampaikan beberapa catatan, salah satunya
mengenai mengenai hubungan pusat dan daerah yang terkait dengan

316 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153, Pasal 91 ayat (b).
317 Robert Endi Jaweng, “Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru Yang Menyisakan Catatan”, Jurnal
Ilmu Pemerintahan (Edisi 42 Tahun 2013), hal. 114.

dpr.go.id 272