Page 279 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen itu kemudian menimbulkan
polemik akan rumusan “demokratis” atas pengangkatan Sultan
Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai kepala daerah DIY.
Sebelumnya, pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Penjelasan pasal
122 menyebutkan bahwa:

“Pengakuan keistimewaan Propinsi istimewa
Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya
dalam sejarah perjuangan nasional,sedangkan isi
keistimewaannya adalah Pengangkatan Gubernur
dengan mempertimbangkan calon dari keturunan
Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan
mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam
yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang
ini”. 325

Polemik penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam
sebagai pasangan kepala daerah DIY Yogyakarta mulai muncul pasca
Reformasi pada tahun 1998, pasca Reformasi. Wafatnya Paku Alam VIII

...mekanisme yang sebelumnya memangku posisi pejabat gubernur sejak wafatnya
Sultan Hamengkubuwono IX tidak diikuti dengan penetapan Sultan
penetapan Sultan
Hamengkubuwono X secara otomatis sebagai gubernur.
Hamengkubuwono X Saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY

sebagai Gubernur DIY bahkan mengadakan pemungutan suara dengan calon Sultan

dilakukan oleh DPRD Hamengkubuwono X dan Alfian Darmawan yang diusung oleh Fraksi
Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, mekanisme penetapan Sultan
DIY pada tahun 2003
Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY dilakukan oleh DPRD DIY
untuk masa jabatan pada tahun 2003 untuk masa jabatan hingga tahun 2008. Mekanisme

hingga tahun 2008. penetapan oleh DPRD juga terjadi pada jabatan Wakil Gubernur
Yogyakarta saat terdapat dua calon, yaitu Paku Alam IX dan KPH
Anglingkusumo. 326
Merujuk pada proses yang terjadi di DPRD DIY pada tahun
1998, pada tahun 2002 Sultan Hamengkubuwono X membentuk tim
penyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan

325 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Penjelasan Pasal 122.
326 Kompas online, Gubernur Ditetapkan atau Dipilih?, 30 Maret 2012, https://nasional.kompas.
com/read/2012/03/30/02012563/gubernur.ditetapkan.atau.dipilih, diakses pada 13 Oktober
2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 275
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018