Page 281 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

Selain draf dari DPD DIY, terdapat draf yang disusun oleh oleh
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada (JIM UGM),
Yogyakarta yang mengusulkan dibentuknya lembaga Parardhya.
Sebagai Parardhya, Sultan dan Paku Alam duduk sebagai simbol,
pelindung, penjaga budaya, pengayom, dan pemersatu masyarakat
DIY. Dengan demikian, Sultan dan Paku Alam sebagai Parardhya tidak
diperkenankan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun
demikian, keluarga dan kerabat dari Kesultanan serta Paku Alaman
memiliki hak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah DIY. Selain
itu, Sultan sebagai Parardhya juga memiliki imunitas atau kekebalan
hukum.
Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri tidak menyetujui
kedudukan lembaga Parardhya dengan pertimbangan akan membuat
jarak antara Kesultanan dan Pakualaman dengan rakyat.
Isu krusial mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur
Sri Sultan
dan Wakil Gubernur DIY kemudian mendapat reaksi dari masyarakat
Hamengkubuwono Yogyakarta. Misalnya, pada bulan Februari 2008, ratusan perangkat

X sendiri tidak desa yang merupakan anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh
menyetujui kedudukan Indonesia (Apdesi) wilayah DIY menggelar unjuk rasa menentang
pemilihan Gubernur DIY. Sebaliknya, massa menuntut agar Sultan
lembaga Parardhya...
Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai gubernur
dan wakil gubernur untuk periode 2008-2013.
Pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta akhirnya ditetapkan
menjadi prolegnas pada tahun 2008. Menurut anggota Komisi II DPR RI
dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan, DPR dan pemerintah
sudah sepakat bahwa naskah RUU Keistimewaan Yogyakarta akan
diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 15
Agustus 2008 sudah mengeluarkan surat pengajuan RUU Keistimewaan
Yogyakarta kepada DPR. Proses ini sudah ditindaklanjuti dengan Rapat
Kerja Pertama di DPR pada 22 September 2008. 328
Akan tetapi, RUU Keistimewaan Yogyakarta tidak kunjung
diundangkan berakhirnya masa tugas anggota DPR periode 2004-2009.
Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI sebenarnya telah
membahas serangkaian pembahasan mengenai RUU Keistimewaan
Yogyakarta pada tahun 2009. Akan tetapi, hingga September 2009
pemerintah dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) tidak sepakat tentang
mekanisme penetapan langsung Sultan Hamengkubuwono sebagai

328 Antara, Anggota Dewan Kritisi RUU Keistimewaan Yogyakarta, 12 September 2009, https://
otomotif.antaranews.com/berita/154334/anggota-dewan-kritisi-ruu-keistimewaan-
yogyakarta, diakses pada 13 Oktober 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 277
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018