Page 283 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014: 2014:
DPR RI 2009-
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

Pandangan lain, seperti yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo
dari PDIP pada tahun 2010, kedudukan Yogyakarta sebagai daerah
istimewa memiliki dasar yang kuat, yaitu Pasal 18 Huruf B UUD NRI
1945. Ganjar menambahkan bahwa pada pembahasan sebelumnya,
Panja sepakat bahwa Parardhya memiliki posisi terlalu tinggi, sehingga
perlu diganti menjadi semacam majelis wali nagari. Panja juga tidak
sepakat akan adanya imunitas bagi Sultan. Sedangkan mengenai
proses pergantian Sultan atau Paku Alam, Panja sepakat menyerahkan
sepenuhnya mekanisme tersebut kepada Keraton dengan alasan bahwa
proses itu memiliki landasan historis yang tidak dapat diganggu siapa
pun.
Badan Legislatif (Baleg) DPR kemudian memutuskan bahwa
RUU Keistimewaan Yogyakarta dikembalikan ke pemerintah untuk
diperbaiki. Akan tetapi, pemerintah belum mengirim kembali perbaikan
itu hingga berakhirnya masa tugas DPR periode 2004-2009.
Terkatung-katungnya pengesahan RUU Keistimewaan Yogyakarta
telah menimbulkan gejolak di Yogyakarta. Sebagai contoh, pada bulan
Juni 2009, 41 kelompok di Yogyakarta mendeklarasaikan Gerakan
Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja) yang menyerukan referendum bagi
rakyat Yogyakarta untuk melihat besarnya aspirasi yang mendukung
...penghentian mekanisme penetapan langsung bagi Gubernur DIY. Gerakan ini
pembahasan RUU mencakup kelompok seperti paguyuban luran dan perangkat desa di
seluruh DIY.
Keistimewaan
Contoh lain, pada September 2009 muncul seruan dari salah
DIY dianggap satu Ketua Apdesi di DIY untuk mengadakan referendum mengenai

tidak menghargai mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY. Selain tuntutan referendum,
kontribusi DIY pada sikap pemerintah pusat yang menentang penetapan langsung hingga
berujung pada penghentian pembahasan RUU Keistimewaan DIY
masa perjuangan.
dianggap tidak menghargai kontribusi DIY pada masa perjuangan.
Terlepas dari belum tuntasnya pembahasan RUU Keistimewaan
DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Oktober 2008
mengeluarkan Keputusan Presiden yang memperpanjang masa jabatan
Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY hingga tiga tahun.

5.4.5 Polemik Rumusan Demokratis Pada

RUU Keistimewaan Yogyakarta
Pembahasan RUU Keistimewaan DIY dimulai kembali setelah
terpilihnya anggota DPR periode 2009-2014. Akan tetapi, untuk

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 279
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018