Page 287 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 287

DPR RI 2009-2014: 2014:
                                                                                                    DPR RI 2009-
                                                                                               Membangun Pondasi ondasi
                                                                                                  Membangun P
                                                                                                     Kinerja DPR RIKinerja DPR RI


                                                  mekanisme pengisian jabatan kepala daerah melalui penetapan langsung
                                                  oleh DPRD DIY.
                                                       Pada awal Juli 2012, Tim Asistensi RUUK DIY bertemu
                                                  dengan pemerintah yang membuahkan kesepakatan bahwa Sultan
                                                  Hamengkubuwono dan Paku Alam ditetapkan langsung sebagai Gubernur
                                                  dan Wakil Gubernur DIY.
                                                       Pada tanggal 29 Agustus 2012, Pemerintah dan DPR akhirnya
                                                  menyepakati draf final RUUK DIY dibawa ke rapat paripurna DPR untuk
                                                  ditetapkan sebagai undang-undang. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus
                                                  2012, Rapat Paripurna DPR menetapkan Undang-Undang Keistimewaan
                                                  Yogyakarta.
                                                       Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan
                                                  Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan oleh Presiden Susilo Bambang
                  Undang-Undang                   Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2012 dan diundangkan sejak 3

            Nomor 13 tahun 2012                   September 2012.

           tentang Keistimewaan                        Undang-undang itu menetapkan Sultan Hamengkubuwono dan
                                                  Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme:
                  Daerah Istimewa
                                                       a.    Setelah penyampaian visi, misi, dan program, DPRD DIY
              Yogyakarta disahkan                            menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta

                       oleh Presiden                         sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta

                   Susilo Bambang                            sebagai Wakil Gubernur;
                                                       b.    Berdasarkan penetapan itu, DPRD DIY mengusulkan kepada
                        Yudhoyono...
                                                             Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan
                                                             penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
                                                             sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta
                                                             sebagai Wakil Gubernur;
                                                       c.    Presiden lalu mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil
                                                             Gubernur itu berdasarkan usulan Menteri. 330



                                                  5.4.6  Kedudukan Dan Kewenangan
                                                            Pemerintahan Desa (Pembahasan
                                                            Periode 2009-2014)

                                                       Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensahkan Undang-
                                                  Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6/2014) setelah
                                                  ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Desember 2013.


                                                  330  Rachmad Maulana  Firmansyah, Eryanto Nugroho, et. al, “Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun
                                                     Politik”, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2013), hal. 74, https://media.neliti.com/
                                                     media/publications/45385-ID-catatan-kinerja-dpr-2012-fondasi-tahun-politik.pdf, diakses pada
                                                     22 Oktober 2018.




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   283
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292