Page 292 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Sebagai contoh, hubungan antara desa dan adat di Sumatera Barat
berjalan dinamis, karena desa di daerah itu memiliki sistem adat;
sedangkan di Jawa, sinergi antara adat dengan desa tergolong minim. Di
wilayah kota di Indonesia bahkan tidak terdapat komponen desa dan adat.
Faktor kedua terkait dengan pandangan bahwa RUU Desa
hendaknya memposisikan desa sebagai daerah istimewa di hadapan
negara, bukan dalam posisi bahwa desa adalah bagian dari pemerintah.
Dengan demikian, desa dapat mengelola sumber daya yang ada di
wilayahnya secara optimal. Di luar kedua faktor itu, perlu diperhatikan
bahwa kondisi struktural desa-desa di Indonesia sangat beragam karena
sistem kepemimpinan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, desa yang
terdiri dari suku dengan menggunakan sistem marga memilih kepala
desa berdasarkan sistem yang berlaku di marga itu.
Sedangkan menyangkut penggunaan istilah ‘desa’ sebagai judul
undang-undang, Muqowam berpendapat hal itu bukan masalah karena
‘desa’ sudah menjadi istilah umum, walaupun beberapa daerah memiliki
istilah sendiri untuk menyebut unit seperti desa, seperti halnya ‘nagari’
di Sumatera Barat. 344
Terkait isu alokasi anggaran desa (ADD), FPPP mengusulkan agar
besarannya mencapai paling sedikit 20 persen dari APBN. 345

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)
FPKB melalui anggotanya di Komisi II Abdul Malik Haramain
berpandangan bahwa RUU Desa ditujukan untuk mengubah paradigma
lama dari desa sebagai obyek pembangunan menjadi subyek utama yang
...mengubah paradigma
mengelola pembangunan. Dengan demikian, posisi desa akan semakin
lama dari desa sebagai menguat karena memiliki otoritas dan wewenang dalam mengelola

obyek pembangunan potensi yang ada di daerahnya. Pada konteks ini, Abdul Malik Haramain
menjadi subyek utama memberi contoh suatu desa di Tiongkok yang sebelumnya tergolong
sebagai desa termiskin, namun berhasil menjadi salah satu lima desa
yang mengelola
terkaya di negara itu. Ia berasumsi bahwa prestasi yang diraih itu ada
pembangunan. hubungannya dengan kedudukan dan wewenang yang dimiliki oleh desa

tersebut. 346
Akan tetapi, seperti yang disoroti oleh FPPP, FPKB juga melihat
bahwa Indonesia belum memiliki referensi tentang model kedudukan

344 Loc. cit.
345 Siti Nur Solechah, op.cit., hal. 19.
346 Slamet Riadi, “Komisi II: RUU Desa Perkuat Peran Desa”, Okezone News, 26 Juni 2012, https://news.
okezone.com/read/2012/06/26/435/654058/komisi-ii-ruu-desa-perkuat-peran-desa, diakses
pada 2 Desember 2018.

dpr.go.id 288