Page 293 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

desa, karena konstitusi Indonesia belum memiliki ketentuan yang
secara spesifik membahas hal itu. Selain masalah kedudukan desa,
FPKB juga berpendapat agar desa mendapat alokasi anggaran hingga
10 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk
meningkatkan pemerataan pembangunan. 347
Berkaitan dengan perangkat desa, Ketua FPKB Marwan Jafar
menyebutkan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh perangkat desa
agar mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) hendaknya
mendapat perhatian. Marwan juga mengusulkan agar masa jabatan
kepala desa diperpanjang hingga delapan tahun Seperti halnya Abdul
Malik Haramain, Marwan juga mengangkat isu alokasi anggaran 10
persen dari APBN untuk desa. “Kita sangat memahami keinginan
maupun desakan perdes (perangkat desa). Karena mereka adalah ujung
tombak pembangunan negara, abdi pemerintah di level paling bawah
sekaligus abdi masyarakat, jam kerjanya hampir tidak mengenal waktu.
Sayangnya, beban kerja perdes tidak sebanding dengan penghasilan
yang diperolehnya,” kata Marwan. 348

Fraksi Partai Demokrat (FPD)
Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari FPD Khatibul Umam Wiranu
mengatakan bahwa RUU Desa telah mengajukan aturan mengenai
keberadaan desa adat. Salah satu poin penting dalam aturan itu adalah
...pelaksanaan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa adat harus menggunakan
pemerintahan hukum adat yang ada. Ia mengatakan, RUU desa menyebutkan bahwa

desa adat harus desa adat “merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang
berdasarkan hak asal usul dan sejarah perkembangan masyarakat
menggunakan yang bersangkutan”.

hukum adat Menurut Khatibul Umam, desa adat dibentuk berdasarkan
yang ada. hukum adat yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Dalam mengurus pemerintahan dan pembangunan
di wilayahnya, susunan pemerintahan desa adat mengacu pada
kepentingan dan prakarsa masyarakatnya dalam sistem yang berlaku di
bawah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini juga berlaku
dalam hal penentuan batas-batas wilayah desa adat. Khatibul Umam
menambahkan, perbedaan umum antara desa adat dengan desa praja

347 Loc. cit.
348 Liputan6, PKB: Perdes Ujung Tombak, RUU Desa Disahkan Saja, 14 Desember 2012, https://
www.liputan6.com/news/read/468344/pkb-perdes-ujung-tombak-ruu-desa-disahkan-saja,
diakses pada 2 Desember 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 289
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018