Page 298 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 298
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
5.5.2 Pengesahan RUU Desa
RUU Desa disahkan menjadi UU Desa melalui Rapat Paripurna di
DPR pada 18 Desember 2018. Sejumlah fraksi, seperti FPPP, FPD, FPG,
FPDIP, FPKS, FPAN, dan Fraksi Gerindra sepakat mensahkan RUU Desa
menjadi UU Desa tanpa catatan.
Fraksi lain, yaitu FKB juga setuju RUU Desa disahkan menjadi
undang-undang, namun dengan catatan. Hal yang menjadi catatan
FKB adalah masa jabatan kepala desa. Pasal 39 undang-undang desa
yang disahkan menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah
enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan,
baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam catatannya, FKB
mengusulkan agar masa jabatan kepala desa adalah dua kali selama
delapan tahun. 367
Undang-undang desa yang baru juga memuat ketentuan tentang
sejumlah jaminan kesejahteraan untuk perangkat desa yang berasal
...alokasi dana dari pemerintah pusat, seperti gaji dan tunjangan kesehatan. Wakil
pemerintah pusat bagi Ketua DPR dari FPG Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa undang-
desa sebesar sepuluh undang ini mematok alokasi dana pemerintah pusat bagi desa sebesar
sepuluh persen dari dana per daerah yang wajib diberikan, atau setara
persen dari dana per
dengan lebih kurang Rp700 juta per desa. Priyo menambahkan, desa
daerah yang wajib juga mendapat sumber pendanaan lain dari APBD mulai dari kabupaten,
diberikan, atau setara kota, hingg provinsi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan
dengan lebih kurang tiap-tiap daerah. Hal lain yang juga turut diatur dalam undang-undang
ini adalah dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 368
Rp700 juta per desa.
Undang-undang itu kemudian resmi diundangkan oleh Presiden
SBY sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada
Januari 2014.
5.6 Permasalahan Pendidikan
Nasional Indonesia
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menjelaskan tujuan nasional pendidikan
adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang
kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara
367 Randy Ferdi Firdaus, “DPR Akhirnya Sahkan UU Desa”, Merdeka online, 18 Desember 2013, https://
www.merdeka.com/peristiwa/dpr-akhirnya-sahkan-uu-desa.html, diakses pada 3 Desember
2018.
368 Indra Akuntono, “Ajang Pamer Dapil di Paripurna Pengesahan RUU Desa”, Kompas online, 18
Desember 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/1359446/Ajang.Pamer.Dapil.
di.Paripurna.Pengesahan.RUU.Desa, diakses pada 3 Desember 2018.
dpr.go.id 294
