Page 294 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

atau desa dinas terlihat pada mekanisme pemilihan kepala desa, yaitu
desa adat dapat menentukan sendiri tata cara pemilihan kepala desa
sesuai dengan adat yang berlaku di desa setempat. Selain itu, desa adat
dapat menentukan sendiri sistem pengelolaan kekayaan dan aset desa,
seperti tanah ulayat maupun tanah kas desa atau tanah bengkok. 349
Dalam isu alokasi anggaran dana desa, FPD menyampaikan
proposal agar besarannya mencapai lima persen (5%) dari APBN. 350

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)
FPDIP melalui anggotanya yang juga Wakil Ketua Pansus
RUU Desa Budiman Sujatmiko menekankan tentang pentingnya
kewenangan desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Selain
itu, pemerintah perlu memberikan kepada pemerintah desa kuasa
...pentingnya anggaran dan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri
kewenangan desa agar bisa melaksanakan pembangunan yang menyesuaikan dengan
dalam mengelola kebutuhan masyarakat setempat. 351
Berkaitan dengan hal itu, PDIP menekankan pentingnya alokasi
pemerintahannya
dana khusus untuk desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
sendiri. Negara). Menurut Budiman, selama ini desa hanya mendapat Alokasi
Dana Desa (ADD) yang sebenarnya hanya merupakan anggaran
sisa setelah pemerintah kabupaten atau kota mendistribusikan
anggaran belanja untuk pegawai dan belanja-belanja pembangunan
yang lain. Oleh karena itu, ADD di masing-masing desa berbeda
jumlah besarannya karena tergantung pada besaran APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota tempat suatu desa
berada. Budiman menambahkan bahwa diperlukan aturan tentang
alokasi khusus APBN kepada desa dan standar pengalokasian dana
tersebut yang besarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk di
masing-masing desa. 352
Terkait anggaran keuangan, Budiman menegaskan bahwa
Pansus RUU Desa meminta transparansi dari Kementerian Keuangan
tentang besaran anggaran keuangan untuk desa per tahun yang sudah
berjalan selama ini. Menurut Budiman, selama ini berbagai instansi

349 Zul Sikumbang, “RUU Desa Atur Keberadaan Desa Adat”, Antara News, 12 September 2013,
https://www.antaranews.com/berita/395342/ruu-desa-atur-keberadaan-desa-adat, diakses
pada 2 Desember 2018.
350 Siti Nur Solechah, op.cit., hal. 19.
351 Kompas, DPR Dorong Dana Khusus Untuk Desa, 8 Mei 2012, dikutip dari situs PolMark Indonesia,
http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&It
emid=114, diakses pada 2 Desember 2018.
352 Loc. cit.

dpr.go.id 290