Page 289 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 289
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan seperti telah diatur
oleh UU No. 32/2004. Hal ini dipandang membawa konsekuensi
negatif dalam tata pemerintahan desa, karena seorang sekertaris
desa yang menyandang predikat PNS dapat memiliki loyalitas ganda,
yaitu kepada kepala desa di satu sisi dan kepada birokrasi pembina
PNS di atas desa. Kasusnya akan berbeda jika sekertaris desa direkrut
secara lokal, sehingga ia akan memiliki loyalitas hanya kepada kepala
desa. Di luar loyalitas ganda, predikat sebagai PNS akan menggiring
orientasi pengabdian sekertaris desa ke arah birokrasi desa yang lebih
kompleks dari pada pengabdian kepada masyarakat desa. Lebih jauh,
...konsekuensi
pengangkatan sekertaris desa menjadi PNS dapat memancing tuntutan
negatif dalam tata dari kepala desa agar dapat memiliki status yang sama sebagai PNS.
pemerintahan desa, Dari sisi anggaran negara, ditetapkannya sekertaris desa sebagai PNS
karena seorang dianggap dapat memberatkan beban anggaran kepegawaian negara. 335
Pembahasan RUU Desa telah menjadi sorotan berbagai
sekertaris desa yang
komponen masyarakat, di antaranya Parade Nusantara atau Persatuan
menyandang predikat Rakyat Desa Nusantara yang beranggotakan perangkat desa dari
PNS dapat memiliki berbagai wilayah Indonesia, serta PPDI atau Persatuan Perangkat Desa
loyalitas ganda... Indonesia. Sebagai contoh, mass dari Parade Nusantara melakukan
demonstrasi pada 22 Februari 2010 di Gedung DPR/MPR RI menuntut
agar RUU Desa masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). 336
5.5 RUU Desa Sebagai Pecahan UU
No. 32/2004
Pembahasan RUU Desa sebenarnya merupakan kelanjutan
dari rapat kerja antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II
DPR RI masa bakti 2004-2009. Dalam rapat kerja itu, kedua lembaga
sepakat untuk memecah UU No. 3/2004 menjadi tiga, yaitu Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang
Pemilihan Kepala Daerah, an Undang-Undang tentang Desa. Sebagai
tindak lanjut dari rapat kerja itu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan
Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2016 tentang
Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, termasuk Undang-Undang tentang Desa. 337
335 Loc. cit.
336 Suryanta Bakti Susila, “Budiman & Priyo Hampiri Demo Kepala Desa”, Vivanews, 22 Februari 2010,
https://www.viva.co.id/arsip/131305-budiman-priyo-hampiri-demo-kepala-desa, diakses pada
2 Desember 2018.
337 Muhammad Yasin dan Ahmad Rofik (et.al), Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2015), hal. 10.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 285
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
