Page 288 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Desa berjalan sejak Presiden SBY menyetujui draf RUU Desa untuk
disampaikan ke DPR dan dibahas lebih lanjut saat rapat kabinet terbatas
pada 6 Desember 2011. Secara umum, draf RUU Desa yang diajukan
itu mencakup beberapa poin penting, antara lain pertama, kedudukan
desa; kedua, kewenangan desa; ketiga, penyelenggara pemerintahan
desa, keempat, keuangan desa; kelima, pembangunan desa; dan keenam,
kawasan pedesaan. 331
Pembahasan RUU Desa sangat krusial untuk dilakukan, mengingat
belum jelasnya aturan menyangkut tata kewenangan antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) mengatur prinsip-
prinsip desentralisasi dan otonomi luas. Akan tetapi, undang-undang
tersebut hanya menjangkau hingga tingkat kabupaten dan kotamadya,
sedangkan tata kewenangan desa yang merupakan kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa tidak diatur di dalamnya. 332
Selain itu, UU No. 32/2004 tidak membuka ruang bagi terbentuknya
desa adat secara otonom tanpa kehadiran desa administratif. Dengan
...UU No. 32/2004 kata lain, desa tidak ditempatkan sebagai entitas otonom, sehingga tidak
mencerminkan suatu desain lembaga pemerintahan desa yang mandiri,
tidak membuka
demokratis, dan sejahtera. 333
ruang bagi Keuangan desa menjadi salah satu isu sentral pembahasan RUU

terbentuknya desa Desa, karena menyangkut penghasilan perangkat desa. Dalam hal ini,
adat secara otonom penghasilan perangkat desa sebenarnya bersumber dari Pendapatan
Asli Desa atau PADes yang merupakan gabungan komponen-komponen
tanpa kehadiran
pungutan, hasil kekayaan desa, serta gotong royong dan swadaya
desa administratif. masyarakat. Selain PADes, penghasilan perangkat desa juga berasal

dari bantuan pemerintah. Akan tetapi, pada prakteknya, terdapat
problematika seputar PADes karena desa “tidak mempunyai kewenangan
dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa”,
sedangkan di sisi lain, jumlah dana dari swadaya masyarakat maupun
bantuan pemerintah masih terbatas. 334
Berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan desa, terdapat
permasalahan terkait pengisian jabatan sekertaris desa oleh pegawai

331 Kompas online, RUU Desa Segera ke DPR, 7 Desember 2011, https://nasional.kompas.com/
read/2011/12/07/03233886/ruu.desa.segera.ke.dpr, diakses pada 2 Desember 2018.
332 Debora Sanur L., “Tuntutan Pengesahan RUU Desa”, Info Singkat Politik Dalam Negeri, Vol. IIINo.
24/II, Desember 2011, (Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
DPR RI), hal. 18, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-
P3DI-Desember-2011-43.pdf, diakses pada 2 Desember 2018.
333 Loc. cit.
334 Ibid., hal. 19.

dpr.go.id 284