Page 290 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam rapat kerja itu, pemerintah sepakat dengan DPR bahwa
aturan tentang desa yang ada pada UU No. 32/2004 “sudah tidak
memadai”. 338
Akan tetapi, penyelesaian draf RUU Desa oleh pemerintah
membutuhkan waktu yang cukup panjang setelah dikeluarkannya
surat keputusan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutntya, walau
sudah disetujui oleh Presiden SBY sejak Desember 2011, pemerintah
baru menyerahkan draf RUU Desa pada 4 Januari 2012. 339 RUU itu
mengandung 18 bab, 96 pasal, 445 daftar isian masalah, serta 8 klaster.
...Desember 2011,
Adapun kedelapan klaster itu adalah pertama, menyangkut judul,
pemerintah baru konsideran, dan ketentuan; kedua tentang penataan desa, kewenangan

menyerahkan desa, serta hak dan kewajiban masyarakat dan desa; ketiga,

draf RUU Desa pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan
desa, musyawarah desa; keempat, keuangan desa, badan usaha
pada 4 Januari
milik desa, pembangunan desa, pembangunankawasan perdesaan,
2012. dan kerjasama desa; kelima, terkait lembaga kemasyarakatan dan

lembaga adat; keenam, peraturan desa; ketujuh, tentang pembinaan,
pengawasan, serta ketentuan sanksi; dan kedelapan berisi ketentuan
peralihan dan penutup. 340
Dalam Keterangan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi mengatakan bahwa, “Undang-Undang tentang Desa bertujuan
hendak mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam
ketatanegaraanRepublik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan
Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks
keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui undang-undang
tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek
pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari
bawah (bottom up)”. 341

5.5.1 Sikap Fraksi-Fraksi di DPR

Terhadap RUU Desa
Panitia khusus (pansus) RUU Desa di DPR terbentuk pada 9
Maret 2012 dengan dipimpin oleh Ahmad Muqowwam dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (FPPP) sebagai ketua, serta Ibnu Munzir dari

338 Ibid, hal. 11.
339 Ira Guslina, “Pemerintah Serahkan RUU Desa ke DPR”, Tempo online, https://nasional.tempo.
co/read/375577/pemerintah-serahkan-ruu-desa-ke-dpr, diakses pada 2 Desember 2018.
340 Siti Nur Solechah, “Tarik Menarik Kepentingan Dalam RUU Tentang Desa”, Info Singkat Politik
Dalam Negeri,Vol. V No. 3/I, Februari 2013 (Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI), hal. 18.
341 Muhammad Yasin dan Ahmad Rofik (et.al), hal. 10.

dpr.go.id 286