Page 291 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 291
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
Fraksi Partai Golkar (FPG), Khatibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai
Demokrat (FPD), dan Budiman Sudjatmiko dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (FPDIP) sebagai wakil ketua. Pansus RUU Desa
menjadi satu dengan pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda), namun
berbeda dalam hal komposisi kepemimpinan. 342
RUU Desa dibahas di DPR pada masa kerja 2009-2014,
melibatkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Amanat
Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Hanura,
dan Fraksi Gerindra. Masing-masing fraksi memiliki pandangan
bervariasi terkait isu-isu pokok dalam RUU Desa, terutama yang
menyangkut kedudukan desa adat, masa jabatan kepala desa, status
perangkat desa sebagai PNS, hingga alokasi anggaran desa dari APBN.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP)
FPPP melaui anggotanya yang menjadi Ketua Pansus RUU Desa
Ahmad Muqowam menyoroti bahwa faktor paling krusial menyangkut
RUU Desa adalah masalah kedudukan dan kewenangan desa. Dalam
hal ini, tantangan utama dalam pembahasan RUU Desa adalah terkait
keselarasan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasca amandemen ke empat tahun
2002. Sebab, UUD NRI 1945 tidak menyebut secara spesifik ketentuan
mengenai desa. Oleh sebab itu, Muqowam berpendapat bahwa RUU
Desa perlu membahas pasal-pasal yang menyangkut pengakuan dan
...tiga faktor krusial perlindungan masyarakat hukum adat, serta penghormatan atas hak-
yang harus dicari hak masyarakat hukum adat. 343
jawabannya dalam Masalah kedudukan dan kewenangan desa sebenarnya telah
kaitannya dengan dicoba untuk dijelaskan dalam UU No. 32/2004. Akan tetapi, menurut
kedudukan dan Muqowam undang-undang itu tidak berhasil menjawab masalah
kedudukan dan kewenangan desa. Muqowam menambahkan, ada tiga
kewenangan desa. faktor krusial yang harus dicari jawabannya dalam kaitannya dengan
kedudukan dan kewenangan desa. Faktor pertama menyangkut
kejelasan hubungan antara desa dan adat, karena berbagai daerah di
Indonesia memiliki hubungan antara desa dan adat yang beragam.
342 Okezone News, Legislasi, Fraksi PPP Pimpin Pansus RUU Desa, 9 Maret 201, https://news.
okezone.com/read/2012/03/09/435/589911/legislasi-fraksi-ppp-pimpin-pansus-ruu-desa,
diakses pada 2 Desember 2018.
343 Hukum online, Pansus RUU Desa Sulit Menyelaraskan Dengan Konstitusi, 30 Januari 2013,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5109402e438e6/pansus-ruu-desa-sulit-
menyelaraskan-dengan-konstitusi, diakses pada 2 Desember 2018.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 287
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
