Page 295 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 295
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
seperti Kementerian Kesahatan, Kominfo, Kemenkokesra, Kemenag,
Kemenakertrans, dan lainnya memiliki berbagai program untuk desa,
sekalipun desa yang dimaksud belum tentu membutuhkan program-
program itu. Oleh karena itu, persentase anggaran untuk desa perlu
disesuaikan dengan kebutuhan desa, serta anggaran itu dapat dipegang
oleh pemerintah provinsi yang memang dialokasikan hanya untuk
pemerintahan desa. Menyinggung tentang masa jabatan kepala desa,
Budiman mengatakan ada tiga pilihan, yaitu selama lima tahun,enam
tahun, atau delapan tahun yang bisa dipilih kembali setelah masa
jabatan yang telah ditentukan itu berakhir. 353
Fraksi Partai Golkar (FPG)
Anggota Pansus RUU Desa dari FPG Nurul Arifin menyoroti isu
yang menyangkut aspirasi agar perangkat desa menyandang status
sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Nurul, pengangkatan
...jika perangkat desa perangkat desa menjadi PNS menimbulkan kerumitan, terutama
hendak dijadikan ditinjau dari sisi lonjakan alokasi APBN dan APBD untuk belanja
pegawai. Dalam konteks ini, Nurul memberi ilustrasi bahwa alokasi
PNS, UU Desa perlu
APBN untuk belanja pegawai telah meningkat dari Rp161, 7 triliun di
mengatur komposisi tahun 2010 menjadi Rp180, 6 triliun di tahun 2011. Jumlah itu akan
dan nomenklatur yang mengalami kenaikan sangat tinggi apabila memasukkan anggaran
tepat bagi posisi itu. belanja bagi perangkat desa berstatus PNS di desa-desa seluruh
Indonesia yang jumlahnya mencapai 62.806. Selain besarnya anggaran,
Nurul juga mengangkat poin tentang masalah penempatan perangkat
desa setelah masa jabatan mereka yang dibatasi hanya dua periode
berakhir. Dengan kata lain, jika perangkat desa hendak dijadikan PNS,
UU Desa perlu mengatur komposisi dan nomenklatur yang tepat bagi
posisi itu. 354
Sebagai alternatif solusi, Nurul mengusulkan agar UU Desa
yang akan datang memuat aturan upah minimum bagi perangkat
desa. Dalam hal ini, UU Desa perli mengatur agar daerah yang tidak
memberikan upah minimum bagi perangkat desa diberikan sanksi. 355
Mengenai wacana pemberian dana khusus bagi desa, anggota
Pansus RUU Desa dari FPG lainnya Taufiq Hidayat mengingatkan
353 Pikiran Rakyat online, RUU Desa Bukan ‘Mengkotakan’ Desa, 2 Juli 2013, http://www.pikiran-rakyat.
com/nasional/2013/07/02/241145/ruu-desa-bukan-%E2%80%98mengkotakan%E2%80%99-
desa, diakses pada 2 Desember 2018.
354 Sandro Gatra, “Perangkat Desa Jadi PNS Dinilai Rumit”, Kompas online, 28 Mei 2012, https://
nasional.kompas.com/read/2012/05/28/11234490/Perangkat.Desa.Jadi.PNS.Dinilai.Rumit,
diakses pada 2 Desember 2018.
355 Loc. cit.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 291
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
