Page 300 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 300
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
2013, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan membuat suatu
pengumuman yang mengagetkan banyak pihak. Ujian Nasional ditunda
di sebelas provinsi. Tidak hanya siswa dan orang tua, kalangan DPR
pun memiliki reaksi yang beragam. Banyak kasus keterlambatan
pencetakan soal ujian dan distribusinya, sehingga Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan saat itu, M. Nuh mengumumkan penundaan ujian
nasional pada tanggal 14 April 2013 untuk 11 Provinsi. Secara
371
prosedural seharusnya pada H-3 pelaksanaan UN, atau tanggal 12
April 2013, seharusnya naskah soal sudah berada di provinsi, fakta di
lapangan berbicara lain, masih banyak daerah yang belum menerima
naskah UN yang diujikan pada tanggal 15 April 2013. Padahal upaya
pelaksanaan ujian nasional adalah supaya ada pemertaaan dan siswa
antar provinsi bisa merasa mendapatkan keadilan karena tidak ada
yang didahulukan atau dikebelakangkan.
Reaksi keras dari kalangan DPR RI, Wakil Ketua Komisi
X (Komisi Pendidikan) DPR RI, Syamsul Bahri menyampaikan,
“Sebaiknya pelaksanaan UN seluruhnya ditunda sehingga serentak
bisa dilaksanakan mulai tanggal 17 April.”
372
Sebelas provinsi yang menghadapi masalah keterlambatan
naskah ujian nasional adalah sebagai berikut: Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Prosedural yang Anggota Komisi X lainnya, Reni Marlinawati menimpali
permasalahan tersebut pada kesalahan prosedural yang memiliki banyak
bermasalah didalamnya
dampak. “Prosedural yang bermasalah didalamnya menyangkut aspek
menyangkut aspek legal, yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu Undangundang
legal, yaitu peraturan Sistem Pendidikan Nasional, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
perundang-undangan,... 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian,
Peraturan Menteri (Permen) nomor 3 tahun 2013 yang mereduksi
terhadap PP itu, lalu ada peraturan BSNP yang tidak terpenuhi di
dalam UN ini.” Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah dampak
psikologis anak didik dan dampak secara finansial. 373
371 Fat, “7 Kekeliruan Pelaksanaan UN 2013”, https://www.jpnn.com/news/7-kekeliruan-
pelaksanaan-un-2013, diakses pada 20-8-2019.
372 Hasanuddin Aco, “Jika Dilaksanakan Tidak Serempak, Soal-soal UN Dikhawatirkan Bocor,”
https://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/14/jika-dilaksanakan-tidak-serempak-soal-
ujian-un-dikhawatirkan-bocor, diakses pada 20-08-2019.
373 Supriyanto, “Keabsahan UN 2013 Dipertanyakan,” Parlementaria, hlm. 15. Edisi 102 TH. XLIII,
2013
dpr.go.id 296
