Page 305 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 305
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
5.7.1 Upaya Memperjuangkan Layanan
Kesehatan Masyarakat
Paska reformasi 1998, permasalahan layanan kesehatan
masyarakat yang terjangkau tetap menjadi masalah. Masih banyak
kalangan masyarakat di Indonesia yang masuk dalam kategori “Sadikin”
tadi. UUD 1945 Amandemen mengamanatkan mengenai pelayanan
Masih banyak kesehatan yang terdapat dalam Pasal 28 H dan berbunyi:
kalangan masyarakat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
di Indonesia yang bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
masuk dalam yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
kategori “Sadikin”... (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun.
Selain pasal di atas, Pasal 34 UD 1945 pun mengamanatkan
pembentukan sistem pelayanan kesehatan secara layak merupakan
kewajiban negara.
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal ini diatur
dalam undang-undang.
Konsep ini sebenarnya sudah mulai dipikirkan sejak tahun
2000 pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.
Sejak itu muai disusun konsep mengenai Undang-Undang Jaminan
Sosial. Ide ini kemudian didukung oleh Dewan Pertimbangan Agung
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 301
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
