Page 307 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 307
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
melengkapi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan
layanan kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang
layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.
DPR kemudian melakukan inisiatif untuk mengajukan jaminan
layanan kesehatan melalui RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS), tepatnya 29 Juli 2010 dalam Rapat Paripurna DPR RI, disahkan
RUU BPJS sebagai usul inisiatif DPR. Padahal tenggat pelaksanaan UU
40/2004 untuk membentuk lembaga yang menangani dan menjamin
Jaminan Sosial seharusnya tidak melewati tanggal 19 Oktober
2009. Inisiatif ini menimbulkan perdebatan mengenai bentuk dan
pengelolaan BPJS. 382
Pembahasan ini masih saja menghadapi situasi tidak bisa
bergerak untuk membuka kemungkinan pengesahannya. Banyak
perdebatan di dalamnya, bagi Pemerintah RUU ini seharusnya bersifat
penetapan (beschikking), sedangkan DPR menginginkan bersifat
pengaturan (regeling).
Pada masa pertama pelaksanaan UU No. 40/2004 SJSN,
seharusnya badan penyelenggara tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan dengan melimpahkan kewenangannya kepada BUMN,
...BPJS menggunakan maka BPJS mencari keuntungan. Judicial review atas pasal ini diteima
oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga diajukanlah UU BPJS oleh DPR
sistem asuransi,
pada periode 2009 – 2014.
sasarannya bagi seluruh Konsep jaminan sosial yang diusung BPJS juga berbeda
warga negara Indonesia dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dana
(universal coverage),... Jamkesmas disalurkan sesuai kuota yang ditetapkan, tidak kembali ke
kas negara (bersifat habis pakai), dan terbatas pada kriteria masyarakat
miskin. Sedangkan BPJS menggunakan sistem asuransi, sasarannya
bagi seluruh warga negara Indonesia (universal coverage), bahkan
dana akumulasinya dapat digunakan sebagai cadangan devisa negara.
UU ini pun menegaskan, setiap rakyat Indonesia berhak
atas lima jaminan sosial dasar yang meliputi jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kematian. RUU BPJS sebenarya sudah mendesak agar UU
SJSN amanatnya segera bisa dilaksanakan untuk membentuk badan
penyelenggara jaminan sosial.
Berkali-kali pelaksanaan rapat, pemerintah dan DPR tidak juga
mencapai kata sepakat. Menurut Ferdinand Sampurna Jaya Anggota
382 https://www.kompasiana.com/lpim/5500ce09a333114f75511c5f/ruu-bpjs
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 303
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
