Page 306 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 306
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
yang mengeluarkan Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000,
tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat sejahtera.
Pemerintah bergerak aktif untuk mewujudkan layanan kesehatan
yang layak bagi masyarakat Indonesia. Wakil Presiden RI Megawati
...berhasil menyusun Soekarnoputri membentuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial
rancangan undang- Nasional (Pokja SJSN - Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001
jo. Kepseswapres, No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001) yang diketuai Prof.
undang sistem Dr. Yaumil C. Agoes Achir.
jaminan sosial nasional Konsep sistem jaminan sosial yang digodok olek kelompok
pada 26 Januari 2004. kerja tersebut berhasil menyusun rancangan undang-undang sistem
jaminan sosial nasional pada 26 Januari 2004. Draft ini yang diajukan
ke DPR, karena penting dan mendesak untuk segera diwujudkan sistem
pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara indonesia secara
keseluruhan, DPR pun tidak tinggal diam.
Melalui kerja yang maraton, pada tanggal 19 Oktober 2004,
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Pelaksanaan UU
ini tidak berjalan mulus, karena adanya judicial revies di Mahkamah
Kosntitusi. Pada bulan Januari 2005, kebijakan ASKESKIN mengantar
beberapa daerah ke MK untuk menguji UU SJSN terhadap UUD Negara
RI Tahun 1945. Penetapan 4 BUMN sebagai BPJS dipahami sebagai
monopoli dan menutup kesempatan daerah untuk menyelenggarakan
jaminan sosial. Hasilnya pada 31 Agustus 2005 MK menganulir 4
ayat dalam Pasal 5 yang mengatur penetapan 4 BUMN tersebut dan
memberi peluang bagi daerah untuk membentuk BPJS Daerah (BPJSD).
Putusan ini menjadi kerumitan sendiri, masih perlu lagi sebuah
perundangan yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial.
Tenggat untuk peralihan UU SJSN pada 19 Oktober 2009 pun terlewati
dan harus ada upaya kembali untuk membangun sistem jaminan sosial.
5.7.2 Melanjutkan Upaya Mewujudkan
BPJS
Pada periode 2009 – 2014, DPR mendukung lebih serius upaya
untuk pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. UU
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi amanat dari hasil
putusan Mahkamah Konstitusi pun dibahas dengan lebih teliti untuk
dpr.go.id 302
