Page 308 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pansus RUU BPJS dari Fraksi Hanura, pola pikir pemerintah dan DPR
dalam poin-poin krusial berbeda jauh. “Banyak sekali DIM-DIM yang
tak sama antara pandangan pemerintah maupun anggota Pansus dari
BPJS.”
Pembahasan RUU BPJS sangat kompleks dan detil materi, sikap
pemerintah dan DPR pun masih belum menemukan titik temunya.
Perdebatan terkait prinsip-prinsip sistem jaminan sosial yang
termaktub dalam UU SJSN.
Saat itu DPR masih memiliki keyakinaan bahwa UU ini dapat
disahkan sesegera mungkin melalui persidangan DPR. Menurut
Taufik Kurniawan yang menjabat Wakil Ketua DPR mengakui secara
prinsip ada kesepahaman. “Jangan sampai masalah asuransi ini, saat
dilaksanakan kemudian gagal, seperti (di) negara-negara lain yang
gagal. Seluruh fraksi (di DPR) mendukung (RUU) BPJS. Tapi, kita juga
mengantisipasi penerapannya, jangan sampai gagal seperti Jepang
Presiden Susilo
(misalnya).” Guna mempercepat proses pembahasan RUU tersebut, saat
Bambang Yudhoyono itu Taufik Kurniawan berjanji untuk segera memanggi untuk membahas

bahkan menetapkan RUU BPJS. “Setelah reses berakhir, kita panggil lagi delapan menteri

8 menteri untuk yang terkait dengan pembahasan RUU BPJS ini.”
Tidak hanya yang disampaikan oleh Taufik Kurniawan, Pimpinan
mengawal
DPR yang lian turut mengingatkan pemerintah untuk serius menangani
pembahasan RUU BPJS. Undang-undang ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan

menetapkan 8 menteri untuk mengawal pembahasan RUU BPJS.
Pemerintah yang diwakili delapan menteri sebelum reses, akan
menyerahkan selambat-lambatnya DIM tanggal 9 Mei 2011.

Tokoh, ETELAH pemerintahan
Takah dan Tageh : Or de Baru ber hasil
diturunkan, masyarakat di
Perspektif SSumatera Barat(Sumbar)
Daerah Mengenai – terutama dari kelas menengah –
sadarakan kekuatan yangmereka miliki.
Perkembangan Pertama, ternyata mereka memiliki
Politik di Daerah kekuatan untuk mengganti rezim.
Kedua, mereka juga sadar bahwa
Pasca Reformasi fungsi kontrol yang dilakukan selama
ini berjalan efektif. Pasca runtuhnya
puncak kepemimpinan nasional pada
1998, masyarakat Sumbar kemudian
bergerak di tataran pemerintah daerah
untuk melakukan evaluasi menyeluruh

dpr.go.id 304