Page 301 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-
DPR RI 2009-2014: 2014:
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

5.6.2 Upaya Merevisi Sisitem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sejak 2012 mulai dicermati oleh anggota DPR
agar direvisi. Penyebabnya karena dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat pada masa itu dan upaya untuk
melengkapi sesuai dengan perkembangannya. Diantara peraturan
374
...yang dianggap perlu yang dianggap perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang sistem
dimasukkan dalam pendidikan nasional adalah program wajib belajar. UU No. 20/2013
revisi undang-undang belum mencakup wajib belajar selama 12 tahun, kemudian pendidikan

sistem pendidikan anak usia dini, belum ada peraturan yang rinci di masa tersebut. Belum
lagi permasalahan guru yang terseret arus politik di tingkat lokal (kota/
nasional adalah kabupaten), sehingga rentan mendapatkan punishment dari kepala

program wajib belajar. daerah dan pengangkatan jabatan yang melonjak sebagai penghargaan
peran seseorang pada pemilihan kepala daerah, sehingga muncul usulan
untuk menarik kembali urusan posisi guru ke tingkat pusat.
Ditambah lagi dengan munculnya kekacauan pelaksanaan Ujian
Nasional 2013 merupakan permasalahan yang berat bagi pendidikan
nasional. Pada saat kejadian, anggota DPR sedang dalam masa reses,
namun karena kasus tersebut, anggota DPR memanggil Menteri
Pendidikan untuk dengar pendapat terkait hal tersebut.
Zulfadhli dari Partai Golkar melihat bahwa dalam UU No. 20/2013
tidak ada amanah yang mengharuskan Kemendikbud itu melaksanakan
ujian nasional. UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan agar
ada evaluasi belajar di bawah Sekretariat Jenderal Pendidikan, yang
memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, kemudian pemerintah
mengeluarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan untuk pelaksanaan.
“Itu yang menjadi titik awal, sehingga kita anggap bahwa UN
itu tidak punya kekuatan hukum. Karena usia Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional ini sudah 10 tahun dari tahun 2003 hingga
sekarang, maka sudah selayaknya UU Sistem Pendidikan Nasional itu
dilakukan perubahan,” komentar dari Zulfahdli.
375
Permasalahan yang muncul di tahun 2013 disikapi oleh pemerintah
dengan mencetak kertas ujian lebih cepat, ini pun menjadi masalah baru,

374 Eln, “UU Sistem Pendidikan Nasional Bakal Direvisi”, kompas.com, https://edukasi.kompas.
com/read/2012/09/19/02154749/UU.Sistem.Pendidikan.Nasional.Bakal.Direvisi, diakses pada
20-08-2019.
375 Supriyanto, “Perbaiki Sistem Evaluasi Belajar Sehingga Tak Terus Jadi Polemik”, Parlemetaria,
Edisi 102 Th. XLIII, 2013, hlm. 25.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 297
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018