Page 296 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 296
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
perlunya agar masyarakat dilibatkan dalam proses penggunaan dana
desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh
sebab itu, pemberian dana khusus desa harus diiringi dengan kesiapan
pranata demokrasi di desa. Hal itu diperlukan untuk menghindari
kemungkinan kepala desa terjerat kasus hukum berkaitan dengan
dana khusus desa di masa datang. 356
Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra yang berasal dari FPAN
Taufik Kurniawan mengatakan bahwa perangkat desa dapat diangkat
menjadi PNS secara bertahap atau dengan melihat beberapa kualifikasi,
...perangkat desa misalnya lama pengabdian. Selain itu, Taufik menegaskan bahwa PAN
diberi gaji sebesar mengusung masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dan dapat
dua kali lipat dari UMP dipilh kembali setelah masa jabatan itu berakhir. 357
Di luar topik tentang masa jabatan kepala desa dan pengangkatan
atau upah minimum
perangkat desa sebagai PNS, FPAN dalam pembahasan RUU Desa
provinsi tempat desa mengusulkan agar perangkat desa diberi gaji sebesar dua kali lipat dari
itu berada. UMP atau upah minimum provinsi tempat desa itu berada. 358
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
Dalam daftar isian masalah (DIM) RUU Desa, FPKS menyampaikan
usulan mengenai kedudukan desa. Pada DIM yang disampaikan tentang
kedudukan desa, FPKS mengusulkan redaksional berupa:
(1) Negara mengakui dan menghormati desa atau yang disebut
nama lain...dst; dan
(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam
wilayaj Kabupaten/Kota. 359
Desa adat juga menjadi salahsatu topik usulan FPKS dalam DIM
RUU Desa yang berada di bawah masalah Jenis Desa. FPKS membuat
klasifikasi khusus yang membedakan antara ‘desa’ dengan ‘desa
adat’. Dalam usulannya, FPKS menyebutkan mengklasifikasi peran
‘desa’ sebagai institusi yang menjalankan urusan tugas pembantuan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan ‘desa adat’ berfungsi
356 Kompas, DPR Dorong Dana Khusus Untuk Desa, op. cit.
357 Rahmat Sahid, “PAN Beri Sinyal Kades Jadi PNS”, Sindo News, 15 November 2012, https://nasional.
sindonews.com/read/688550/12/pan-beri-sinyal-kades-jadi-pns-1352921809, diakses pada 2
Desember 2018.
358 Melinda Masri, “PAN Usul Gaji Perangkat Desa 2X UMP”, Sindo News, 15 November 2012, https://
nasional.sindonews.com/read/697836/15/pan-usul-gaji-perangkat-desa-2x-ump-1355546248,
diakses pada 2 Desember 2018.
359 Yasin dan Rofik (et.al), Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, op.cit., hal. 39-40.
dpr.go.id 292
