Page 297 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 297
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
“menjalankan urusan kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat”. 360
Terhadap sumber daya desa, FPKS berpandangan bahwa desa
hendaknya diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang
ada di wilayahnya. Mengenai poin masa jabatan kepala desa, FPKS
361
berpendapat bahwa kepala desa hendaknya memegang jabatan selama
...dapat menjabat delapan tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikannya, dan dapat
paling banyak dua kali menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik berturut-turut
masa jabatan, baik maupun tidak berturut-turut. 362
berturut-turut maupun Terkait dengan isu mengenai besaran alokasi dana desa (ADD)
dari APBN, FPKS memilih bersikap untuk menyetujui rumusan awal
tidak berturut-turut. pemerintah, 363 yaitu “anggaran yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa
dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa”. 364
Fraksi Gerindra
Salahsatu isu yang diangkat oleh Fraksi Gerindra dalam
pembahasan RUU Desa adalah pengangkatan perangkat desa menjadi
PNS. Juru Bicara Fraksi Gerindra Sadar Subagyo mengatakan bahwa
perangkat desa sebenarnya merupakan ujung tombak pembangunan
negara, oleh karena itu sudah selayaknya mereka diangkat sebagai
PNS atau memiliki status sama dengan PNS dengan memiliki gaji tetap,
tunjangan kesehatan, dan hari tua. 365
Fraksi Hanura
Fraksi Hanura mempunyai pandangan bahwa alokasi anggaran
desa berada pada kisaran lima hingga sepuluh persen dari APBN.
Sedangkan untuk isu pengangkatan perangkat desa sebagai PNS, Fraksi
Hanura berpendapat bahwa hal itu bisa diatur di bawah UU Aparatur
Sipil Negara (UU ASN). 366
360 Ibid, hal. 47.
361 Ibid, hal 51.
362 Ibid, hal. 147-148.
363 Ibid, hal. 358.
364 Ibid, hal. 355.
365 Iman Firdaus, “Perangkat Desa Harus Jadi PNS”, situs Partai Gerindra, http://partaigerindra.
or.id/tag/desa/page/3, diakses pada 3 Desember 2018.
366 Sabrina Arsil, “Hanura Bantah Tak Dukung RUU Desa”, Kompas online, 14 Desember 2012, https://
lifestyle.kompas.com/read/2012/12/14/22134756/hanura.bantah.tak.dukung.ruu.desa, diakses
pada 3 Desember 2018.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 293
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
