Page 286 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan pemerintah dimulai kembali pada tanggal 26 Januari 2011. Saat
itu, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap
mengatakan bahwa pengesahan RUU DIY dijadwalkan pada tanggal 4
atau 5 April 2011, sedangkan paripurna penetapan RUU itu dijadwalkan
pada tanggal 7 atau 8 April 2011.
Akan tetapi, rencana itu tidak berjalan karena belum terdapat titik
temu mengenai proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.

...rencana itu tidak Seperti pada periode 2004-2009, FPD masih berada pada posisi bahwa
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta harus
berjalan karena
melalui mekanisme pemilihan di DPRD DIY. “Bila tidak ada calon lain,
belum terdapat titik maka Sultan tetap akan jadi Gubernur,” kata juru bicara FPD di Komisi
temu mengenai II Djuhri.

proses pengisian Di sisi lain, fraksi-fraksi di luar FPD, seperti FKB dan FPDIP berada
pada posisi bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam ditetapkan
jabatan gubernur
langsung menjadi pasangan kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan.
dan wakil gubernur. Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi DIY telah membantuk
Tim Asistensi RUUK DIY untuk mengawal perjalanan RUU itu, terutama
dalam hal materi yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR.
Pembahasan RUUK DIY belum mencapai kesepakatan selama
tahun 2011, sehingga pada dilanjutkan sebagai prolegnas untuk tahun
2012 dengan pembahasan dimulai pada Januari 2012.
Titik terang akan kesepakatan terhadap RUUK DIY mulai tampak
pada paruh enam bulan kedua tahun 2012 saat Partai Demokrat (PD)
mulai menunjukkan perubahan sikap tentang faktor krusial terhadap
mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.
Perubahan sikap itu tampak dari pernyataan Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum pada akhir Juni 2012 bahwa PD setuju
dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Melalui akun Twitternya pada tanggal 25 Juni 2012, Anas
mengatakan bahwa persoalan keistimewaan Yogyakarta telah menjadi isu
politik penting. “Oleh karena itu, harus ada terobosan politik dan konsepsi
agar tidak ada ‘deadlock’ dalam pembahasan RUUK DIY. Terobosan
tersebut adalah Demokrat setuju dengan penetapan, sekali lagi, setuju
penetapan”. demikian disebutkan oleh Anas dalam akun Twitternya.
Menurut Anas, sikap ini merupakan upaya menemukan solusi yang terbaik
bagi keistimewaan DIY dan masa depan demokrasi Indonesia.
Tidak hanya pada PD yang merupakan partai politik pengusung
utama pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
perubahan sikap juga tampak dari pemerintah yang akhirnya menyetujui

dpr.go.id 282