Page 285 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 285
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota dipilih “melalui
pemilihan umum.”
Secara umum, mungkin yang dimaksud”demokratis” oleh
Presiden SBY adalah “melalui pemilihan umum” seperti pada proses
pemilihan anggota DPRD. Jika penafsirannya seperti ini, maka proses
yang demokratis dalam penetapan kepala pemerintahan daerah adalah
melalui pilkada.
Sultan Hamengkubuwono X menolak pernyataan Presiden
SBY tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintahan di DIY tidak
berdasarkan sistem monarki, sedangkan jabatannya sebagai gubernur
...tidak berdasarkan ditempuh sesuai aturan yang berlaku.
sistem monarki, Pernyataan itu kemudian mendapat beragam tanggapan
sedangkan jabatannya dari anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi. Priyo Budi Santoso
dari Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa bahwa Partai Golkar
sebagai gubernur terkejut dengan pernyataan Presiden SBY dan menunggu penjelasan
ditempuh sesuai lengkap tentang kaitan antara sistem monarki dengan keistimewaan
aturan yang berlaku. Yogyakarta. Priyo menambahkan bahwa partainya masih menunggu
draf RUU Keistimewaan Yogyakarta melalui Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Almuzammil Yusuf mengatakan
bahwa monarki Yogyakarta dapat dibenarkan sejauh mengamanatkan
Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta. Pada konteks status Sultan
sebagai Gubernur Yogyakarta, Almuzammil mengusulkan agar DPR
meminta Pemerintah Pusat untuk meminta referendum bagi warga
Yogyakarta. “Pemerintah dan DPR sepatutnya menerima aspirasi
mereka, sehingga RUU Yogya bisa disahkan dan kontroversi tidak
berlanjut,” Al Muzammil menambahkan.
Dari Fraksi PDIP, Pramono Anung yang juga merupakan Wakil
Ketua DPR mengatakan bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak
boleh diganggu gugat. Dalam hal ini, pernyataan Presiden SBY soal
monarki pada konteks Kesultanan Yogyakarta adalah “sangat serius”.
Anggota Komisi II dari Fraksi Hanura Akbar Faisal menyatakan
ketidaksetujuannya dengan istilah monarki pada konteks Kesultanan
Yogyakarta seperti yang dikeluarkan Presiden SBY. Sedangkan Teguh
Juwarno dari Fraksi PAN menghimbau agar pemerintah segera
mengajukan RUU Keistimewaan Yogyakarta agar polemik ini tidak
berkepanjangan.
Pemerintah akhirnya mengajukan kembali RUU Keistimewaan
Yogyakarta pada Desember 2010. Pembahasan RUU DIY antara DPR
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 281
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
