Page 280 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 280
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Yogyakarta dengan anggota Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Affan Gaffar,
Prof. Riswanda Imawan, Prof. Koesnaedi Hardjosoemantri, dan Prof.
Sofian Effendi. Pada tahun 2003, DPRD DIY menyepakati draf tersebut
dan mengajukannya ke DPR agar dibahas dan disahkan menjadi
undang-undang. 327
Hingga tahun 2005, DPR tidak kunjung membahas draf RUU
itu dengan alasan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan draf RUU
menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Undang-Undang. Menurut DPR, draf RUU itu seharusnya diajukan
terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri, tidak langsung ke DPR.
DPR kemudian meminta agar draf RUU Keistimewaan Yogyakarta
diperbaiki dan berencana membahasnya dalam program legislasi
nasional (prolegnas) tahun 2007.
5.4.4 Pembahasan Dan Polemik RUU
Keistimewaan Yogyakarta, Hingga
Seruan Referendum
Berbagai pihak pun menyampaikan beragam draf rancangan
undang-undang untuk memasuki pembahasan lebih lanjut.
Dari berbagai draf, aspek yang yang ada, aspek paling
menimbulkan polemik adalah masalah yang berkaitan dengan posisi
...masalah yang Sultan dan Paku Alam: apakah secara otomatis ditetapkan sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, atau harus bersaing dengan calon-
berkaitan dengan
calon lain dalam mekanisme pilkada.
posisi Sultan dan Paku Salah satu draf disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Alam: apakah secara (DPD) DIY pada bulan Juli 2007. DPD menyusun draf itu menyusul
otomatis ditetapkan pernyataan Sultan Hamengkubuwono X ketika momen pisowanan
agung pada April 2007 bahwa dirinya tidak bersedia melanjutkan
sebagai Gubernur dan
jabatannya sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya berakhir
Wakil Gubernur DIY... pada tahun 2008.
Draf yang disusun oleh DPD itu merancang dibentuknya
lembaha Hamengkoni Agung dengan Sultan Hamengkubuwono dan
Paku Alam sebagai dwi tunggal pemangku, pengayom, dan pelindung
DIY. Dalam kapasitas itu, Sultan dan Paku Alam mempunyai hak
prerogatif memberikan persetujuan langsung terhadap calon gubernur
dan wakil gubernur yang diseleksi melalui mekanisme pilkada.
327 Detik News, Jalan Berliku Penetapan Sultan HB X Jadi Gubernur DIY, 11 Oktober 2012, https://
news.detik.com/berita/2060125/jalan-berliku-penetapan-sultan-hb-x-jadi-gubernur-diy,
diakses pada 13 Oktober 2018.
dpr.go.id 276
