Page 275 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-
DPR RI 2009-2014: 2014:
Membangun P
Membangun Pondasi ondasi
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan,
kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat
istiadat didaerah itu”. 312

UU No. 3 tahun 1950 hingga UU No. 9 tahun 1955 tidak menyebutkan
secara spesifik tentang mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur Yogyakarta. Akan tetapi, UU No. 3 tahun 1950 mengatakan:

“Menimbang: bahwa perlu lekas dibentuk Daerah
Istimewa Yog jakarta, yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaksud
dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang
pemerintahan daerah....”. 313

Dengan demikian, mekanisme penetapan kepala daerah Yogyakarta
sebenarnya merujuk pada UU No. 22 tahun 1948 yang mengarah kepada
Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam.
Kedudukan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai
kepala daerah DIY tidak berubah dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah. Pasal 73 undang-undang itu mengatakan bahwa DIY dibentuk
Kedudukan Sultan
berdasarkan UU No. 22 tahun 1948. 314
Hamengkubuwono Pada perjalanannya kemudian, dikeluarkan Undang-Undang

dan Paku Alam Pemerintahan Daerah yang lebih baru, yaitu dengan UU No. 18 tahun
sebagai kepala daerah 1965. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa:

DIY tidak berubah...
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Daerah
Istimewa Yogyakarta yang sekarang, pada saat mulai
berlakunya Undang-undang ini, adalah Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang tidak terikat pada jangka waktu masa
jabatan dimaksud..”. 315

312 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-
Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Pasal 18 Ayat (5).
313 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950, op. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1950, op.cit.
314 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1143, Pasal 73.
315 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777, Pasal 88 Ayat (2) huruf (b).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 271
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018