Page 274 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dengan kata lain, pada periode RIS, Yogyakarta memiliki status
sebagai salah satu wilayah dari Republik Indonesia, sedangkan sebagian
daerah lain masih berstatus sebagai negara-negara bagian RIS.
Pada bulan Maret 1950, Pejabat Presiden Republik Indonesia
saat itu Mr. Asaat dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat (DPR pada waktu itu) menetapkan Undang-Undang Nomor
...Badan Pekerja
3 tahun 1950 (UU No.3 tahun 1950) tentang Pembentukan Daerah
Komite Nasional Pusat Istimewa Yogyakarta. 309 Undang-undang itu menetapkan Yogyakarta
(DPR pada waktu itu) yang meliputi Kasultanan dan Pakualaman sebagai daerah istimewa

menetapkan Undang- setingkat provinsi. Selanjutnya, pada 14 Agustus 1950, UU No. 3 tahun
1950 mengalami beberapa perubahan yang ditetapkan pada UU No.
Undang Nomor 3
19 tahun 1950. 310
tahun 1950 (UU No.3 RIS akhirnya dihapuskan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia
tahun 1950)... kembali ke bentuk negara kesatuan. Lima tahun kemudian, tepatnya
pada 30 Juni 1955 Presiden Republik Indonesia Soekarno mensahkan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 (UU No. 9 tahun 1955) tentang
Perubahan Undang-Undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 311

5.4.2 Sultan Hamengkubuwono dan
Paku Alam sebagai Kepala Daerah
Yogyakarta

Kedudukan Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta diperkuat oleh
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 (UU No. 22 tahun 1948) tentang
Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri
di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri. Pasal 18 ayat 5 yang menyebut bahwa:

“Kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden
dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu
di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih

309 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3.
310 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 48.
311 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827.

dpr.go.id 270