Page 270 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 270
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
lebih satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 November 2017
Pemerintah Indonesia secara resmi mengundangkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI).
5.3.4.5 Beberapa Catatan Atas UU No. 18
Tahun 2017
Dalam catatan Kompas, UU No. 18 Tahun 2017 yang memuat
13 bab, 87 pasal, serta mengamanatkan 12 Peraturan Pemerintah
(PP), 11 peraturan setingkat menteri, dan satu Peraturan Presiden
(Perpres) dinilai merupakan kemajuan karena menggunakan konvensi
perlindungan pekerja migran sebagai konsideran utama. 300
Selain itu, menurut lembaga swadaya masyarakat Migrant Care,
dalam undang-undang yang baru disahkan oleh DPR terdapat dua pasal
yang dinilai jadi titik lemah terhadap perlindungan pekerja migran
Indonesia. Salah satunya adalah pasal 13 huruf (g) yang mengatakan
...terdapat dua pasal
bahwa penempatan pekerja migran hanya melalui perusahaan swasta,
yang dinilai jadi titik padahal ketentuan lain dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa
lemah terhadap penempatan pekerja migran dilakukan oleh badan maupun secara
perlindungan pekerja mandiri. Pasal lainnya adalah pasal 44 ayat 3 yang menyebutkan
bahwa kepala badan bertanggungjawab kepada presiden melalui
migran Indonesia.
menteri. Ketentuan ini dinilai dapat berpotensi menimbulkan konflik
kewenangan antara kementerian dan badan. 301
Dalam catatan lain, Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo
mengungkapkan bahwa undang-undang perlindungan pekerja migran
yang ada menunjukkan kemajuan dibanding UU No. 39 Tahun 2004,
terlihat dari dicantumkannya sejumlah bab dan pasal yang mengatur
tentyang perlindungan buruh migran, hak-hak buruh migran, jaminan
sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat/daerah, serta
layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia. Kemajuan lain juga terdapat pada ketentuan
yang melarang adanya biaya penempatan terhadap buruh migran
Indonesia. 302
300 Estu Suryowati, “Dua Pasal Dinilai Jadi Titik Lemah UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”,
Kompas online, 25 Oktober 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/17423191/
dua-pasal-dinilai-jadi-titik-lemah-uu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia, diakses pada
17 November 2018.
301 Loc.cit.
302 Wahyu Susilo, “Membaca Kritis UU Perlindungan Pekerja Indonesia”, Deutsche Welle, 18
Desember 2017, https://www.dw.com/id/membaca-kritis-uu-pelindungan-pekerja-migran-
indonesia/a-41595460, diakses pada 17 November 2018.
dpr.go.id 266
